Harga Gas Bumi RI Belum Bisa Seragam

Harga Gas Bumi RI Belum Bisa Seragam

- detikFinance
Kamis, 24 Nov 2011 14:48 WIB
Harga Gas Bumi RI Belum Bisa Seragam
Jakarta - Pemerintah mengaku kesulitan menyeragamkan harga gas bumi di dalam negeri karena faktor kondisi di lapangan migas yang berbeda-beda. Saat ini harga gas bumi dari lapangan di darat lebih murah ketimbang gas bumi yang diambil dari laut.

Demikian diungkapkan Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Legowo saat ditemui di Seminar Indonesia Natural Gas Trader Association (INGTA) di Ballroom Hotel JW Marriot, Jakarta, Kamis (24/11/2011).

"Susah (disamaratakan), memang ada permintaan seperti itu, tapi tidak semudah itu. Karena ada yang memang lapangannya gampang, itu bisa murah yang di darat," jelasnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saat ini, tambah Evita, harga gas bumi lebih tinggi dari 2010. Harga gas memang mengikuti harga minyak dunia yang memang saat ini juga tinggi menjelang musim dingin.

Evita menyebutkan kebijakan pemerintah terhadap harga gas bumi adalah mengacu kepada kondisi pengembangan lapangan dan infrastruktur gas.

"Penetapan harga gas bumi mempertimbangkan kesetaraan antara kepentingan produsen dan konsumen gas bumi," ujarnya.

Menurut Evita, beberapa harga gas bumi yang berlaku saat ini adalah flat (tidak berubah) sepanjang masa kontrak (berlaku kontrak-kontrak lama) pada periode awal jual beli gas (sekitar tahun 1970).

Ada juga kontrak dengan eskalasi harga antara 2-3 persen per tahun. Ini berlaku sekitar tahun 1990-an. Lalu berdasarkan hasil produk (seperti: urea dan amoniak) dan berdasarkan harga jual minyak di Jepang (Japan Crude Cocktail/JCC).

Tenaga Ahli BP Migas Fathor Rahman menyatakan saat ini harga gas domestik masih sangat rendah, yaitu 30% dibandingkan harga internasional.

"Sekarang harga domestik terlalu jomplang 30% harganya US$ 5 dibanding US$ 15," ujarnya.

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah harus bermain untuk menentukan harga tersebut, tetapi tetap harus memperhatikan agar industri tersebut tetap bisa berjalan.

"Yang penting industri ini jalan, hulu dan hilir dapat return yang wajar. Kemudian pemerintah melihat purchasing power (daya beli)," pungkasnya.

(nia/dnl)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads