Pemerintah Menilai Tarif Listrik Harus Naik Tahun Depan

Jakarta - Dalam rangka menekan anggaran subsidi listrik, pemerintah menyebutkan ada tiga hal yang harus dilakukan. Salah satunya adalah menaikkan tarif dasar listrik (TDL) tahun depan.

Hal tersebut disampaikan oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (28/11/2011).

"Kurangi gap menaikkan harga jual, mengurangi Biaya Pokok Produksi (BPP) dengan biaya bahan bakar, kemudian mengurangi losses atau susut jaringan," jelas Hatta.

Hatta menyatakan saat ini pemerintah masih mengambil opsi kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) guna menutup selisih antara BPP dengan harga jual. Kalaupun tidak lagi menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan diganti batubara, PLN tetap harus membeli batubara dengan harga internasional.

"Yang penting, kita itu mengurangi biaya pembangkit, tidak menggunakan diesel tapi menggunakan energi lain. Saat ini, biaya pembangkitan kita sudah di atas Rp 1.000/kwh sedangkan harga jual kurang dari Rp 700, kenapa harus dinaikkan? Karena harus menutup selisih antara BPP dengan harga jual. Jadi tidak mungkin meningkatkan elektrifikasi karena membutuhkan subsidi," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo menyatakan untuk mengurangi biaya produksi listrik, maka pemerintah harus menggunakan energi selain BBM seperti batubara dan gas, meskipun harga kedua sumber energi tersebut dijual menggunakan harga internasional. Pasalnya, harga internasional keduanya masih bisa dikatakan lebih murah dibandingkan untuk membeli BBM.

Pemerintah berencana menaikkan tarif dasar listrik (TDL) 10% yang direncanakan naik pada April 2012. Namun rencana ini belum mendapatkan restu DPR.

PLN sebelumnya menyatakan, tarif listrik di Indonesia lebih murah dibanding negara tetangga. Perbandingannya adalah sebagai berikut:

• Singapura : Rp 1.453/Kwh
• Filipina : Rp 1.149/Kwh
• Vietnam : Rp 848/Kwh
• Malaysia : Rp 829/Kwh
• Thailand : Rp 782/Kwh
• Indonesia : Rp 632/Kwh

(nia/dnl)