Proyek 10.000 MW Molor, Subsidi Listrik Bengkak Rp 25,4 Triliun

Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan untuk tahun 2011 ini terdapat tambahan anggaran untuk subsidi listrik sebesar Rp 25,4 triliun. Penyebabnya antaralain molornya proyek 10.000 MW.

Sehingga dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2011 sebesar Rp 65,6 triliun menjadi Rp 91 triliun. Jumlah ini termasuk kurang bayar subsidi tahun 2009 sebesar Rp4,5 triliun.

"Di 2011 kurang lebih Rp 91 triliun, termasuk Rp 4,5 triliun. Hal ini juga
terjadi pembengkakan dari subsidi yang ada," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Selasa (13/12/2011).

Menurut Agus Marto, penyebab dari kenaikan subsidi BBM tersebut karena adanya kenaikan harga ICP yang diperkirakan US$ 90 per barel menjadi US$ 110 per barel.

"Hal ini juga terjadi pembengkakan dari subsidi yang ada. Penyebabnya utamanya karena ICP di atas asumsi," jelasnya.

Selain itu, Agus Marto menyatakan kenaikan subsidi terbesar akibat tidak berjalannya proyek 10 ribu MW.

"Yang paling besar karena proyek 10 ribu MW tahap I penyelesaiannya molor, ada karena aspek teknis ada karena aspek pengerjaan. Yang pasti harusnya sudah berfungsi, tapi tidak berfungsi, akhirnya pakai BBM," jelasnya.

Selain itu, Agus Marto menilai meningkatnya subsidi untuk PLN ini karena tidak tersedianya pasokan gas sebagai bahan baku perusahaan pelat merah tersebut.

"Kita lihat selama 5 tahun terakhir itu rencana menggunakan energi mix gas di PLN itu tidak pernah tercapai sesuai
dengan yang direncanakan dan ini memerlukan komitmen semua pihak untuk jaga tersedianya gas bagi PLN, untuk kita bisa suplai ke PLN. Yang lain tentu kaya efisiensi, kurangi loses, dan lain-lain," tandasnya.

Pembangunan proyek listrik 10.000 MW (batubara) memang penyebabnya hamburnya uang negara beberapa tahun terakhir. PLN kehilangan kesempatan mendapat gas yang cukup sehingga tidak mampu menghemat dana triliunan rupiah. PLN lebih banyak menggunakan BBM untuk pembangkit listriknya.

Dahlan Iskan saat menjadi Dirut PLN mengatakan, kerugian itu akibat PLN tidak dapat pasokan gas yang cukup. Sehingga PLN mengalami kerugian hingga Rp 10 triliun. Hal ini belum dihitung dari pemakaian BBM sebagai pengganti pasokan gas, yang menurutnya tak mengherankan terjadinya pemborosan hingga triliunan.

Seperti diketahui, BPK menyampaikan PLN sebagai operator listrik nasional dianggap belum optimal. Pihak PLN tidak bisa menghemat karena terlalu banyak menghabiskan dana untuk kenbutuhan bahan bakar.

Dalam laporan investigasinya, BPK menyebutkan adanya potensi kerugian negara akibat konsumsi BBM energi primer PLN yang disubsidi oleh negara. Potensi kerugian tersebut mencapai Rp 17,9 triliun pada tahun 2009, dan RP 19,7 triliun pada 2010.

(nia/hen)