Penyelewengan BBM Subsidi Kerap Terjadi Malam Hari

Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menemukan fakta bahwa kasus penyelundupan BBM bersubsidi kerap terjadi pada malam hari. Praktik nakal ini juga melibatkan oknum SPBU, aparat dan Pemda.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Komite Tetap BPH Migas Agus Budiharto di acara diskusi di Menara Kadin soal Migas, Kamis (15/12/2011)

"Disparitas harga yang tinggi akhirnya menimbulkan oknum mulai dari oknum SPBU, oknum pemda dan oknum aparat. Nah itu yang kita temukan. Memang ada daerah-daerah yang kita tidak bisa awasi, ribuan SPBU apalagi kalau mereka operasinya malam, itu yang sulit. Terus terang dengan keterbatasan kita ada penangkapan 1 atau 2 tetapi efek jeranya belum kelihatan," katanya.

Ia berharap kerjasama pemda untuk mengatasi masalah ini. Pihaknya sudah banyak melakukan sosialisasi ke pemerintah daerah, namun sayangnya Pemda justru lebih banyak meminta penambahan kuota BBM subsidi. Agus berharap tindakan-tindakan penyelewengan itu didiamkan oleh pemerintah setempat.

"Misalkan ada truk tanki tiba-tiba belok kemana, atau ada yang aneh misalkan SPBU yang diantri sekian banyak tapi baru berapa jam tiba-tiba habis, kemana itu? Jadi kita minta aparat untuk dilihat dong. Jangan-jangan malam nanti diambil sama oknum itu. Jadi kita minta bantuan karena yang punya power yah aparat," seru Agus.

Untuk mengamankan BBM subsidi tahun depan, pemerintah bertekad akan melakukan pembenahan misalnya soal pembatasan BBM subsidi. Saat ini, lanjut Agus, butuh sosialisasi dan persiapan ke arah pengaturan BBM subsidi tahun depan.

"Tahun depan kita tidak bisa seperti sekarang, harus ada yang dikurangi. Dalam artinya nanti akan dibatasi atau diatur siapa pengguna yang boleh. Itu nanti kira-kira bulan April 2012 akan dimulai. Perpresnya sedang direvisi dan kita harapkan sesegera mungkin," katanya.

Ia memastikan pembatasan BBM subsidi akan terjadi di Jabodetabek yang akan dilanjutkan di seluruh Jawa dan Bali. Bahkan ia berharap kebijakan konkret ini bisa berlaku sebelum 1 April 2011, sehingga diharapkan pada 1 April sudah serentak dilakukan di seluruh Indonesia.


(hen/dnl)