Pemerintah Godok Pelarangan Mobil Pribadi Pakai BBM Premium di 2012

Jakarta - Menko Perekonomian Hatta Rajasa menilai perlunya pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) mengingat pertumbuhan kendaraan yang terus meningkat.

Demikian disampaikan Hatta saat ditemui di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (16/12/2011).

"Kalau kita lihat UU APBN 2012 maka memang harus ada pengaturan kuotanya 40 juta kiloliter, kalau tidak dilakukan pembatasan itu tidak mungkin, dengan pertumbuhan ekonomi kita dan transportasi yang terus meningkat, industri yang tumbuh maka pasti diperkirakan, tidak hanya konsumsi BBM bersubsidi tapi BBM keseluruhan meningkat," jelasnya.

Salah satu opsi yang siap diberlakukan, lanjut Hatta, adalah penggunaan Radio Frequency Identification (RFID).

"Pengaturan ini salah satunya yang akan di presentasikan oleh Kementerian ESDM itu melalu RFID , sehingga bisa memonitor supaya tidak terjadi, penyalahgunaan, itu salah satu dan belum keputusannya," ujarnya.

Menurut Hatta, penggunaan RFID bisa dapat dijalankan di 2012 mendatang sesuai dengan arahan UU APBN 2012. "RFID sudah sempat diuji cobakan, sementara rapat menunjukan itu workable atau bisa jalan," jelasnya.

Untuk pelaksanaan pelarangan konsumsi BBM subsidi oleh mobil pribadi di April 2012 mendatang, Hatta menyatakan hanya menunggu penyelesaian infrastruktur. Nantinya, Jawa Bali akan memulai pelaksanaan pengaturan BBM tersebut pada April mendatang.

"Ya memang kalau itu diterapkan, akan diperlukan beberapa investasi untuk SPBU, untuk menyediakan yang tadinya tidak tersedia," ujarnya.

Terkait bobolnya anggaran subsidi BBM tahun ini, Hatta menilai hal tersebut karena melesetnya perhitungan ICP (harga minyak Inodnesia) yang diperkirakan US$ 95 per barel, tetapi realisasinya US$ 111 per barel.

"Yang membengkak bukan kuota tapi perubahan harga ICP, jadi subsidinya membengkak dari Rp 129 triliun jadi Rp 160 triliun naik sekitar Rp 45 triliun. Tapi lebih disebab kan ICP yang tadinya US$ 95 per barel menjadi US$ 111 per barel, sedangkan kuota 1 jutaan kiloliter," jelasnya.

Untuk itu, selain melakukan pembatasan penggunaan BBM, Hatta juga menegaskan perlunya upaya pemerintah dalam mengurangi penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi.

"Kalau dari UU pemerintah kan harus melakukan pembatasan, saya sangat yakin. Sebetulnya kalau tidak ada penyimpangan itu lebih dari cukup kuotanya, tapi karena ada penyimpangan serta disparitasnya yang tinggi jadi ada penyimpangan," pungkasnya.

(nia/dnl)