DPR Kasih 3 Opsi Batasi Penggunaan BBM Bersubsidi

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyiapkan 3 opsi yang dapat dilakukan dalam melaksanakan pembatasan BBM bersubsidi pada tahun 2012 mendatang.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar Satya W. Yudha menyatakan terdapat 3 opsi yang sudah disiapkan pihaknya guna mendukung rencana pemerintah dalam melakukan pembatasan BBM bersubsidi yang akan diberlakukan pada April 2012 mendatang.

"Prinsipnya kita mendukung pembatasan, yang sudah jelas, kendaraan umum dan sepeda motor tetap pakai BBM bersubsidi, tapi bagaimana dengan yang plat hitam ini," ujarnya kepada detikFinance, Jakarta, Minggu (25/12/2011).

Opsi pertama, sebut Satya, seperti yang telah disampaikan pemerintah yaitu semua kendaraan plat hitam tidak menggunakan BBM besubsidi atau diwajibkan menggunakan Pertamax. Opsi ini menyebabkan beban masyarakat yang biasa menggunakan Premium naik hingga 100 persen.

"Kalau pakai opsi ini, orang yang biasanya pakai Premium dengan harga Rp 4.500 harus menggunakan Pertamax yang harganya sekitar Rp 9 ribu, itu naik 100 persen," jelasnya.

Kedua, lanjut Satya, kendaraan plat hitam diperbolehkan menggunakan Premium tetapi menggunakan harga keekonomian.

"Opsi ini mungkin terlihat kecil bandingannya, kalau sekarang beda Pertamax dengan Premium kan hanya Rp 200, tapi bisa ketika harga Pertamax Rp 9 ribu, harga keekonomian Premium itu Rp 7 ribu, kan lumayan Rp 2 ribu hematnya, dan mobil yang tidak perlu Pertamax seperti Avanza di-Pertamax-kan," tegasnya.

Satya menambahkan terdapat opsi ketiga yaitu dengan menjatah subsidi yang diberikan untuk kendaraan plat hitam. Misalkan, pemerintah hanya menyubisidi harga Premium yang digunakan sebesar 30 persen, sementara sisanya merupakan beban penggunanya.

"Jadi ini, subsidinya dibatas. Intinya kan yang pakai plat hitam itu tidak berhak disubsidi, tapi untuk fase perpindahan bisa menggunakan opsi ini sehingga tidak langsung terkejut langsung berpindah ke Pertamax," ujarnya.

Namun, Satya mengakui hal tersulit dengan adanya 2 harga dalam 1 produk ini adalah sisi pengawasan. Pasalnya, masih terbuka celah untuk dilakukan penyelewengan. Hal ini akan berbeda jika menggunakan Radio Frequency Identity (RFID) karena sistem akan menentukan orang-orang yang dapat membeli BBM besrsubsidi.

"Yang jelas, 1 komiditi 2 harga, ya jaganya bagaimana. Kalau RFID kan yang berhak yang dapat, jadi untuk plat kuning dan motor, begitu misalkan lebih dari 20 liter harus bayar keekonomian," tandasnya.

(nia/dru)