"Pola distribusi BBM bersubsidi di Indonesia ini, merupakan pola yang paling sulit kerjakan di dunia," kata Karen, di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (30/12/11) malam.
Menurutnya, ada dua hal mendasar yang membuat pola distribusi BBM bersubsidi sangat sulit. Pertama yakni teritorial negara Indonesia yang sangat luas, kedua disparitas perbedaan harga BBM bersubsidi dan non subsidi yang terlampau besar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Belum lagi disparitas harga yang terlampau besar, yang menimbulkan praktik-praktik kejahatan, yakni penyelewengan BBM bersubsidi. Tidak hanya itu, terjadi pula penyelundupan ke negara lain.
"Banyak kasus kami temukan, seperti BBM PSO di jual ke industri, ada yang ke perkebunan dan banyak lagi. Sehingga pengawasannya pun cukup sulit," ujarnya.
Karen berharap, tiga badan usaha yang ditunjuk BPH Migas, PT AKR Corporindo Tbk, PT Petronas Niaga Indonesia dan PT Surya Parna Niaga, dapat melakukan pengawasan sekaligus menyediakan dan mendistribusikan BBM Bersubsidi bersama-sama.
"Diharapkan ketiganya juga ikut peran aktif jalin kerjasama dengan Polisi, TNI dan Pemda setempat untuk mengawasi distribusi BBM bersubsidi. Jadi jika kedepannya ditemukan penyelewengan, ketiganya juga harus bertanggung jawab dan tidak hanya pihaknya saja yang disalahkan Pemerintah atau masyarakat," tandasnya.
(wep/wep)











































