DPR: Pembatasan BBM Bersubsidi Tidak Tepat

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan masalah subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan sepenuhnya beres di tahun 2012 ini. Tahun ini, masalah tersebut hanya 'sedikit' terselesaikan.

Menurut anggota komisi VII DPR dari fraksi PKS Mardani Ali Sera, pembatasan BBM subidi yang dilakukan pemeirntah bukan langkah yang tepat.

"Kita optimis 2012 masalah subsidi sedikit selesai. Disini saya garis bawahi ya, sedikit. Karena pembatasan BBM bukan merupakan formula yang paling tepat atau utama untuk mengatasi masalah BBM ini," katanya dalam acara Diskusi Polemik Problem BBM di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (7/01/2012).

Mardani mengatakan permasalahan utama mengapa kita harus impor BBM adalah karena kapasitas kilang yang tidak memadai.

"Kebutuhan kita 1,4 juta sampai 1,5 juta barel per hari, tapi kilang kita maksimal hanya bisa 1,1 juta barel, ini sudah paling maksimal ya. Jadi kita harus impor 400 ribu barel," katanya.

Ia menyampaikan, menaikkan harga BBM sebesar Rp 500-1.000 jauh lebih baik karena bisa menghemat Rp 38 triliun untuk mengimpor BBM.

"Naikin Rp 500 sampai Rp 1.000 jauh lebih baik. Kita menaikkan Rp 1.000 saja sudah bisa hemat Rp 38 triliun, jadi kenapa takut," katanya.

(ang/ang)