Pasalnya, menurut Anggito, baik pemerintah maupun rakyat belum siap menghadapi pembatasan tersebut karena minimnya persiapan, program konversi ke gas yang belum siap dan potensi inflasi tinggi akibat turunnya daya beli.
"Kesiapan pemerintah sangat minim, APBN amanatkan Jawa-Bali harus pembatasan pada 1 April nanti, tapi pemerintah seperti tak sanggup dan meralat statement-nya dari Jawa-Bali. Jawa masih tak sanggup, jadi Jabodetabek, masih tak sanggup lagi, jadi hanya Jakarta, jadi saya pikir ditunda saja pembatasan tersebut," katanya di Jakarta, Jumat (13/1/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Antara mengurangi keuntungan, kualitas produk, turunnya daya beli jika harga dinaikan atau mengurangi jumlah karyawan," ujarnya.
Dengan kondisi seperti itu, menurut Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKP) ini, pemerintah tunda saja kebijakan pembatasan ini enam bulan lagi.
"Saran saya tunda sampai September saja, alasannya pada saat itu situasi sedang deflasi karena masuk bulan puasa," ujarnya.
Jadi kata Anggito, sambil menunggu, pemerintah terus siapkan infrastruktur konversi BBM ke Gas seperti perbanyak SPBG.
(ang/ang)











































