ESDM Curigai Rendahnya Setoran Pajak Perusahaan Batubara

Jakarta - Kementerian ESDM minta Ditjen Pajak menelisik penerimaan negara dari sektor batubara dan sektor non migas lainnya mengingat masih besarnya potensi penerimaan pajak dari sektor tersebut.

Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo mengungkapkan selama ini penerimaan pajak dari sektor non migas masih rendah yaitu sekitar Rp 60-70 triliun. Jumlah tersebut jauh jika dibandingkan sektor migas yang telah menyumbangkan sekitar Rp 270 triliun ke kas negara. Padahal secara potensi, kedua sektor tersebut hampir sama.

"Orang itu kadang-kadang terlalu mengulik di migas, coba lihat di batubara, pendapatan pemerintah berapa, pendapatan batubara cuma Rp 60-70 triliun, migas itu Rp 270 triliun. Padahal setaraf migasnya, batubara sama migas hampir 1,5 kali lipat, harusnya pemerintah itu fokus saja di batubara sama tambang umum," tegasnya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (17/1/2012).

Menurut Widjajono, ekspor batubara sebesar 80 persen dari produksi, sedangkan gas hanya 50 persen.

"Orang ribut ekspor gas, yang diekspor itu cuma 50 persen, batubara yang diekspor 80 persen, jadi beresin saja batubara, selesai masalah Indonesia," jelasnya.

Widjajono menegaskan aparat pajak seharusnya tidak hanya mengerti masalah akuntansi tetapi mampu menghitung produksi serta pajak ekspor dari sektor ini.

"Harusnya non migas itu lebih diawasin, sehingga orang-orang pajak itu jangan mikirin masalah akuntansi saja tapi masalah teknis juga, saya tidak menganjurkan di batubara ada PP batu bara tapi alangkah baiknya orang pajaknya itu lebih mengerti masalah teknis sehingga mereka mengerti ini cost-nya benar, produksinya benar, dan sebagainya," ujarnya.

Widjajono menilai adanya kelemahan data merupakan penyebab dari rendahnya penerimaan pajak dari sektor non migas saat ini. Selain itu, kebijakan pemerintah daerah yang kurang tepat menyebabkan negara masih dirugikan sampai saat ini.

"ESDM wajib memperbaiki yang dulu, karena dulu desentralisasi menyebabkan bupati itu puasa, jadi bupati itu kadang-kadang tidak terlalu sadar dengan permasalahannya, akibatnya dia jadi nggak pas kebijakannya, itu namanya information asimetris, orang yang ngambil kebijakan bisa keliru," pungkasnya.

(nia/dnl)