Pemerintah Pasrah DPR Tak Restui Pembatasan BBM Subsidi

Jakarta - Kementerian ESDM pasrah jika opsi pembatasan konsumsi BBM subsidi yang telah disiapkan dengan melarang mobil pribadi di Jawa-Bali menggunakan bensin premium mulai April 2012 tak disetujui DPR.

"Opsi itu lagi sedang ditest sama DPR RI, kalau DPR merasa tidak sreg ya kita bilang siap pun kalau DPR merasa belum siap, kan dicecar sama DPR, biasa DPR kayak begitu," ujar Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (17/1/2012).

Widjajono menyatakan pihak DPR akan memanggil beberapa pemangku kepentingan guna menelaah apakah opsi yang disiapkan pemerintah telah siap dilaksanakan semua pihak pada 1 April mendatang.

"Komisi VII akan memanggil semua stakeholders, Pertamina, BP Migas, BPH Migas, PT DI apakah mereka merasa oke atau tidak, kalau tidak mereka bisa kasih opsi lain," jelasnya.

Dengan belum diputuskannya opsi tersebut, Widjajono menilai masih terbuka semua kemungkinan untuk opsi lain, termasuk kenaikan harga BBM.

"Bisa saja (naikkan harga BBM), minta APBN-P, jadi APBN-P bisa dipercepat, segala sesuatu mungkin, dalam politik," tegasnya.

Pasalnya, Widjajono menilai salah satu kegagalan rencana pemerintah dalam mengonversi BBM ke BBG karena masih rendahnya harga BBM akibat adanya subsidi.

"Karena harga BBM-nya murah, jadi orang lari lagi ke BBM, sehingga swasta tidak mau mengembangkan, kalau biaya gas Rp 4.100 lalu disuruh jual Rp 3.100, ya nggak ada yang mau jual kecuali Pertamina," tandasnya.

(nia/dnl)