BPH Migas: Pembatasan BBM Bisa Picu Tindakan Anarkis

BPH Migas: Pembatasan BBM Bisa Picu Tindakan Anarkis

- detikFinance
Rabu, 18 Jan 2012 11:54 WIB
BPH Migas: Pembatasan BBM Bisa Picu Tindakan Anarkis
Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkirakan dampak sosial adanya pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) akan mendorong tindakan anarkis masyarakat. Seperti akan ada tindakan penghadangan terhadap mobil-mobil tangki BBM Pertamina dari Depo ke SPBU-SPBU

"Pembatasan BBM diprediksi akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat, tindakan ini akan meningkat pada bulan April-Juni 2012 khususnya untuk wilayah Jabodetabek," ujar Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR-RI, Rabu (18/1/2012).

Menurut Andy, tindakan tersebut hanya salah satu dampak negatif jika pembatasan BBM nanti diberlakukan. "Dampak lain ada meningkatnya penimbunan BBM bersubsidi, meningkatnya antrean, penggunaan tangki modifikasi dan menggunakan jerigen, kelangkaan BBM bersubsidi," ungkapnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tidak hanya itu, pada April-Juni 2012 bisa terjadi meningkatnya modus pembelian BBM bersubsidi dengan menggunakan mobil plat kuning/merah palsu yang tidak sesuai peruntukannya.

"Kondisi tersebut akan terus terjadi sampai Juli-Desember 2012 khususnya di daerah Jawa-Bali yang menjadi daerah program pembatasan BBM," katanya.

Sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengawasan distribusi BBM, ia akan melakukan antisipasi dengan melakukan berbagai kegiatan pre-entif, preventif, persuasif dan represif.

"Pre-emtif seperti sosialisasi kebijakan pemerintah, penyuluhan kepada masyarakat sampai melakukan kerjasama dengan TNI, Polri dan BIN," ungkapnya.

Sementara kegiatan Preventif yang akan dilakukan kata Andy, melakukan pengamanan dan pengawalan distribusi BBM, melakukan pengawasan tertutup dengan teknologi best practice seperti penggunaan CCTV, Kartu kendali dan RFID dan lain-lain.

"Sampai kegiatan persuasif dan represif seperti melakukan razia, operasi penindakan dan penegakan hukum, sampai mengusulkan pencabutan izin usaha SPBU," tandasnya.


(hen/hen)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads