BPH Migas Dinilai Belum Siap Awasi Pembatasan BBM Subsidi

Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dinilai belum siap melakukan pengawasan program pembatasan BBM bersubsidi mulai 1 April 2012. Program tersebut juga dinilai sulit diterapkan di lapangan.

"Dari pemaparan yang dilakukan BPH Migas, terlihat mereka belum siap, program-program mulai pemetaan, pengawasan dan tindakan tercermin belum ada kesiapan," kata Ismayatun, Anggota Komisi VII DPR, saat rapat kerja dengan BPH Migas, Rabu (18/1/2012).

Hal yang sama juga diungkapkan Anggota Komisi VII lainnya Satria Yudha. Anggota DPR dari Fraksi Golkar itu menilai, selain BPH yang tidak siap, kebijakan pembatasan BBM subsidi itu sulit dilaksanakan.

"Dampaknya banyak, apalagi memaksa masyarakat untuk mengkonsumsi premium ke pertamax berat, apalagi mengalihkan konsumsi BBM ke gas sama beratnya, dan itu mau dilakukan dalam beberapa bulan lagi," ujarnya.

Menurut Satria, yang lebih sulit lagi dalam mengawasi tiap SPBU, bagaimana tim pengawas BPH Migas harus mengawasi satu persatu SPBU.

"Apalagi dari yang disampaikan BPH migas yakni pengawasan tertutup dengan teknologi best practices dengan RFID, tidak dipaparkan bagaimana pengwasan yang akan dilakukan, sistemnya bagaimana, seberapa besar efektifnya tidak dijelaskan sama sekali," ucapnya.

(qom/qom)