.webp)
Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik memang memperbolehkan kendaraan UMKM tetap menikmati Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi asalkan memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
"Asal tahu saja, pengusaha UMKM yang punya SIUP kurang dari 10%, yang tidak punya itu jumlahnya puluha juta," kata Ketua Umum Komunitas UMKM Yogyakarta, Prasetyo Atmosutidjo, disela Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII, Kamis (18/1/2011).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bisa dibayangkan, puluhan juta UMKM akan mati kalau pembatasan ini dilakukan, kenapa karena mereka dipaksa membeli BBM yang harganya berkisar Rp 9.000/liter, belum lagi dampak krisis global Eropa dan Amerika yang sudah ada di depan mata mereka," ujarnya.
Banyak orang, pejabat dan steakholder lainnya tidak membayangkan, kenapa sektor UMKM harus mendapatkan perlindungan dari program pembatasan BBM ini. "Teman saya, Ibu Siti Mar pedangang sayuran menggunakan mobil pick untuk menjual sayuran. Per hari untung Rp 250.000, dalam sehari potong biaya BBM Rp 80.000, ongkos supir 50.000, makan Rp 20.000 jadi sehari dia hanya untung Rp 100.000. Untung tersebut untuk biaya hidup + cicilan mobil dan sebagainya, sementara Bu Siti berangkat kerja jam 3 pagi. Subsidi dicabut 'mati' dia," contohnya.
Contoh lain, tetangganya Pak Mul seorang pedangang pakai mobilnya untuk usaha, mereknya hijet lama yang harganya sekitar Rp 6 juta, sementara kalau beli converter kit Rp 12 juta.
"Kan tidak masuk akal, sementara kendaraannya ber plat hitam, terang tidak boleh pakai premium," tambahnya.
Kondisi-kondisi seperti inilah yang menurut Prasetyo. Yang perlu pemerintah pikirkan matang. "Sudah saatnya pemerintah memikirkan ulang rencana ini pada 1 April 2012, diundur, dan dipersiapkan matang-matang, lindungi UMKM, contohlah negara-negara maju seperti Jepang dan Malaysia, begitu ada dampak terhadap ekonomi, yang diselamatkan lebih dahulu ya sektor UMKM-nya, bukan korporat-korporat besar," tandasnya.
(hen/hen)
