Anggota DPR: Batasi Penggunaan BBM dan Naikkan Harganya Bertahap

Jakarta - Anggota DPR RI Komisi VII dari Fraksi Golkar, Satya W Yudha menilai kebijakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi tetap harus dilakukan. Pasalnya, kebijakan tersebut merupakan cerminan dari azas keadilan di mana subsidi diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Pembatasan itu semangatnya keadilan karena kalau tidak diatur, orang-orang yang sebenarnya tidak perlu disubsidi dan bisa membeli dengan harga tinggi, bisa mendapatkan subsidi. Ada rasa ketidakadilan terhadap masyarakat yang berhak," tegasnya kepada detikFinance, Minggu (22/1/2012).

Menurut Satya, pengaturan BBM bersubsidi yang mudah dilakukan dan siap dilakukan pada 1 April 2012 mendatang adalah penggunaan harga keekonomian untuk Premium bagi mobil berplat hitam. Meskipun memang opsi tersebut memerlukan pengawasan yang ketat di lapangan.

"Premium bisa dijual dengan harga keekonomian sekarang. Memang nantinya ada 2 harga untuk Premium, Rp 4.500 untuk yang disubsidi, sementara yang lain menggunakan harga keekonomian, dan pengawasan itu PR kita semua," ujarnya.

Sambil melakukan pembatasan tersebut, lanjut Satya, pemerintah juga bisa menaikkan harga BBM bersubsidi. Hal ini, guna mengurangi anggaran subsidi dalam APBN.

"BBM subsidi dinaikkan, itu lebih bagus lagi untuk pendapatan negara, jadi secara bertahap dilakukan. Pembatasan ini untuk keadilan saja supaya subsidi tepat sasaran, sementara untuk dampaknya ke APBN itu dengan menaikkan harga, kalau mau naikkan silahkan saja dan dalam APBN ada ruang untuk menaikkan itu," jelasnya.

Namun, lanjut Satya, sampai saat ini pemerintah dan DPR RI belum melakukan pembahasan terkait kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut.

"Opsi-opsi kenaikan harga tidak disampaikan pemerinta, melainkan opsi-opsi pengaturan," pungkasnya.

(nia/dru)