Program Konversi BBM ke BBG Bisa Molor ke 2013

Program Konversi BBM ke BBG Bisa Molor ke 2013

- detikFinance
Minggu, 22 Jan 2012 14:12 WIB
Program Konversi BBM ke BBG Bisa Molor ke 2013
Jakarta - Program konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) ternyata belum siap dilakukan pada April tahun 2012 ini. Hal ini terungkap saat rapat Komisi VII DPR RI dengan beberapa stakeholder yang terkait dengan kebijakan tersebut.

"Waktu kita panggil, Pertamina, kadin, semuanya tidak ada yang siap jika kebijakan tersebut diberlakukan pada April ini," ujar Anggota DPR RI Komisi VII dari Fraksi Golkar, Satya W Yudha kepada detikFinance, Minggu (22/1/2012).

Namun, lanjut Satya, kebijakan tersebut jangan dimatikan jika tidak dilaksanakan tahun ini. Pasalnya, konversi BBM ke BBG itu sangat berguna bagi masa depan karena dapat mengurangi impor BBM.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi programnya jangan dimatikan untuk mengurangi impor, pelaksanaannya tidak sekarang. Itu luar biasa, kalau April belum bisa karena butuh investasi. Namun, jangka panjang, kebijakan konversi ini dibutuhkan, paling tidak dalam waktu 1 tahun, 2013 nanti tapi diomongkan sekarang," ujarnya.

Sementara itu, Satya menambahkan bahwa opsi-opsi yang telah diajukan Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo merupakan opsi yang masuk akal. Seperti opsi pengurangan subsidi pemerintah untuk pajak BBM bersubsidi. Pasalnya, ada beberapa jenis kendaraan masyarakat yang belum memerlukan bahan bakar seperti Pertamax.

"Itu opsi masuk akal, daripada masyarakat non subsidi harus ke Pertamax, itu akan menguras daya belinya padahal mungkin dia tidak perlu bahan bakar seperti Pertamax, mobilnya Avanza biasa masa harus Pertamax.

Selain itu, lanjut Satya, opsi dari Widjajono itu paling mudah dilakukan mengingat tidak perlunya infrastruktur tambahan guna menunjang kebijakan itu.

"Jadi selain menjaga daya beli masyarakat, SPBU yang menyediakan Pertamax kan juga terbatas, kalau di daerah-daerah sedikit, opsi ini tidak memerlukan apa-apa, pakai SBPU Premium tapi harganya disesuaikan dengan pembeli yang tidak berhak mendapat subsidi ini," tandasnya.

(dru/dru)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads