BP Migas Klaim Industri Lokal Dapat Harga Gas Diskon

Jakarta - Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) menyatakan harga jual gas domestik untuk tiga tahun terakhir sangat murah. Menurut BP Migas, selama tiga tahun terakhir, industri dalam negeri dapat 'subsidi' Rp 120 triliun karena murahnya harga gas.

Kepala Divisi Humas, Sekuriti dan Formalitas BP Migas Gde Pradnyana mengatakan, harga jual rata-rata gas untuk ekspor dalam kurun waktu tiga tahun terakhir lebih tinggi 60% dibandingkan harga jual rata-rata untuk gas domestik

Harga jual rata-rata gas ekspor melalui pipa dan pengiriman kargo gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) dalam kurun waktu 2009 hingga 2011 mencapai US$ 10 hingga US$ 11 per juta British thermal unit (mmbtu), sementara haga jual gas untuk domestik dalam kurun waktu yang sama tercatat hanya sebesar US$ 4-US$ 4,5 per mmbtu.

"Jadi jika dibandingkan dari selisih harga jual rata-rata gas ekspor yang lebih tinggi dari harga jual rata-rata gas domestik sebenarnya kita telah memberikan 'subsidi' kepada industri domestik sebesar Rp 40 triliun per tahun. Atau dengan kata lain, industri domestik telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 120 triliun dari harga jual gas yang murah tersebut," ujar Gde seperti dikutip dari situs BP Migas, Selasa (24/11/2012).

Dijelaskan Gde, harga rata-rata gas pipa domestik dari 2009-2011 berkisar 40-50% dari harga gas pada pipa ekspor. Bahkan harga gas PGN di bawah harga rata-rata nasional yang sebesar US$ 5,17 per mmbtu.

"Pasokan gas COPI ke PGN hingga saat ini hanya dihargai US$1,8/mmbtu. Sementara harga rata-rata gas pipa ekspor di 2011 sudah di kisaran US$13–US$14 per mmbtu. Sementarta itu harga rata-rata ekspor LNG di 2011 pada kisaran US$ 12–US$13/mmbtu. Jadi jika dibandingkan, maka sebenarnya penjualan gas ke domestik sangat jauh di bawah harga gas internasional. Hitungan kita, rata-rata kita 'mensubsidi' harga gas domestik sekitar Rp 40 triliun/tahun," kata Gde.

Gde mengatakan penerimaan negara dari penjualan gas bumi maupun minyak bumi seluruhnya dimasukkan ke dalam APBN untuk kemudian didistribusikan untuk segala keperluan termasuk untuk pembangunan infrastruktur, subsidi pendidikan, subsidi BBM, subsidi listrik, dan lain-lain.

Kontrak LNG ke Fujian

Selain itu, Gde juga menyinggung soal kontrak gas dari ptoyek LNG di kilang Tangguh. Menurut Gde, proyek tersebut tidak merugikan negara. Situasi saat lapangan Tangguh akan dikembangkan adalah buyer-market yaitu situasi di mana pembeli yang menentukan harga yang ditawarkan oleh penjual LNG.

Indonesia menurut Gde telah mendapatkan harga yang terbaik untuk ekspor LNG ke provinsi Fujian, China karena kontrak tersebut didapat tanpa melalui tender. Sebelum mendapatkan kontrak pasokan LNG ke Fujian, Indonesia kalah dalam tender pasokan LNG ke Guangdong dan Taiwan karena harga yang ditawarkan terlalu tinggi saat itu.

"Hitungan pengembangan lapangan migas pada dasarnya adalah hitungan investasi yang ditanam untuk pengembangan suatu lapangan migas. Saat itu harga jual LNG tentu lebih murah dari harga saat ini, karena biaya investasi seperti biaya pembangunan kilang, pengembangan sumur gas, dan lain-lain juga jauh lebih murah dari harga saat ini. Jika dihitung dengan nilai proyek pembangunan kilang LNG saat ini maka harga pembangunan kilang LNG Tangguh Train-1 dan Train -2 adalah kilang termurah di dunia," ujarnya.

Selain itu, ternyata harga rata-rata ekspor gas yang selama ini dianggap murah ternyata masih jauh lebih mahal dari harga gas domestik. Karena itu, lanjutnya, Indonesia butuh perbaikan harga gas domestik untuk menjamin kesinambungan investasi dan mendukung ketersediaan energi domestik.

"Jika disparitas harga terlalu tinggi maka selain penerimaan negara jauh lebih rendah dari seharusnya, juga membuat investor enggan mengembangkan lapangan karena mengatahui investasinya pasti tidak akan kembali. Kalaupun investor akhirnya mau mengembangkan lapangan maka investor pasti meminta agar diizinkan untuk ekspor karena harga jual gas yang lebih baik. Atau minta bisa juga investor meminta insentif untuk menutupi keekonomiannya," jelas Gde.

Sebelumnya, Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), A. Qoyum Tjandranegara, ekspor gas bumi terang-terang merugikan negara, pasalnya energi murah yang diekspor tersebut hanya untuk membeli BBM yang harganya mahal.

Menurut Qoyum, sejak 2006 sampai 2009 Indonesia kehilangan devisa negara hingga Rp 410,4 triliun akibat mengekspor gas bumi dengan harga yang terlampau murah, sementara hasil penjualan gas bumi itu untuk mengimpor minyak.

Diungkapkan Qoyum, Indonesia mengekspor gas bumi ke China dan Korea Power dengan harga US$ 3,88/MMBTU. Sedangkan dua pabrik pupuk domestik akan ditutup karena tidak mendapatkan gas bumi padahal mampu membeli dengan harga US$ 7/MMBTU.

(dnl/qom)