Vice President Corporate Communication Pertamina Mochamad Harun mengatakan Petronas begitu mudahnya mendapatkan izin di Indonesia bahkan bisa mendapat lokasi-lokasi SPBU yang strategis tanpa dibebankan syarat yang berat. Sementara pihaknya harus bersusah-susah berinvestasi besar-besaran dan mendistribusikan BBM ke daerah-daerah yang sulit dijangkau.
"Sementara kita ini sudah investasi di kilang, investasi kapal dan distribusi yang besar, sementara mereka (Petronas) seperti pedagang kelolontong dan tengkulak saja, dengan menjual lebih murah, tanpa investasi di kilang hanya di SPBU saja," katanya kepada detikFinance, Rabu (25/1/2012) malam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di sini mereka masuk di kota-kota besar yang pasarnya gemuk, tanpa investasi kilang, kalau harga minyak murah tinggal timbun dengan jual beda Rp 50, ini nggak fair," katanya
Ia menambahkan seharusnya pemerintah melindungi Pertamina sebagai aset nasional yang sudah berinvestasi besar di bidang migas. Harun mendesak agar ada revisi UU Migas misalnya jika ada investor SPBU yang tak membangun kilang harus membeli BBM RON 92, dari perusahaan Indonesia yang punya kilang seperti Pertamina.
"Kalau di Medan malah mereka dikasih oleh BPH Migas menjual BBM subsidi, mereka senang saja di sana, kan mereka dekat dengan Medan. Kita saja yang tak mau proteksi," katanya.
Anggota DPR dari Komisi VII Heriyanto mengatakan kebijakan pemerintah Malaysia tidak fair dan bahkan cenderung melakukan diskriminasi dengan Indonesia. Ini terlihat dari sulitnya Pertamina untuk mendirikan SPBU di Malaysia.
"Kalau Petronas (Malaysia) terus diskriminasi kepada kita, kami DPR akan merekomendasikan untuk cabut saja semua izin SPBU Petronas di Indonesia," tandasnya.
(hen/qom)











































