.webp)
"Pemerintah tidak boleh ajukan opsi atau buka wacana kenaikan harga BBM," kata Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (26/1/2012).
Menurut Wacik, pemerintah hanya boleh mengajukan dua opsi pembatasan konsumsi BBM subsidi yang jelas tercantum dalam APBN 2012.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, katanya dikarenakan opsi kenaikan harga BBM lebih berkembang dimasyarakat mulai dari pengamat, anggota DPR dan rakyat juga sepertinya lebih memilih kenaikan harga.
"Ya nanti biar semua opsi yang ada dibuka saja dengan DPR, biar nanti diputuskan mana yang akan dipakai," ujarnya.
Yang jelas kata wacik, pembatasan BBM sangat perlu diberlakukan, karena dari hasil penelitian APBN 2010 untuk subsdi BBM mencapai Rp 140 triliun, sementara di 2011 melonjak hingga Rp 110 triliun yakni mencapai Rp 250 triliun.
"Padahal dari hasil penelitian, hanya 25% rakyat yang seharusnya pantas mendapatkan subsidi ternyata hanya 15% saja yang menikmati, sementara 25% rakyat yang mampu malah menikmati subsidi BBM sebanyak 77%. Inilah salah satu dasar kita harus lakukan pembatasan BBM," jelasnya.
Hal yang sama juga diungkapkan Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo, apabila pemerintah yang bukan opsi kenaikan, maka artinya pemerintah telah melanggar undang-undang.
"Tidak ada dalam APBN 2012 mengamanatkan opsi kenaikan BBM," tegas Widjajono.
Bahkan Jero Wacik sedikit 'terprovokasi' dengan jejak pendapat yang diadakan sebuah media. "Dalam jajak pendapat tersebut, 18% menginginkan pembatasan, 14% beralih ke pertamax," ujar Wacik.
"Ya kalau itu yang diinginkan rakyat dan baik buat rakyat kenapa tidak, dari pada memaksakan opsi yang ternyata sulit dan menyusahkan rakyat," tandasnya.
(dnl/dnl)
