Tak Ingin Kerusuhan, Jero Wacik Hati-hati Soal Pembatasan BBM

Jakarta - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, mengambil pelajaran terjadinya kerusuhan di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk kebijakan pembatasan BBM bersubsidi. Ia menilai kalau suatu kebijakan ditentang rakyat, maka tidak perlu dipaksakan.

"Banyak orang yang memprovokasi rakyat, kalau pembatasan dilakukan akan menimbulkan chaos di masyarakat, inilah yang saya takutkan, kalau memang suatu kebijakan ternyata bikin susah buat apa dipaksain," ujar Wacik, di Kantornya, Jakarta, Kamis (26/1/2012) malam.

Wacik mencontohkan, seperti kasus di Bima, karena rakyatnya tidak diajak komunikasi dengan baik, rakyat menolak tegas tidak didengar.

"Ya jadinya sepeti sekarang ini, Kantor Bupatinya dibakar masa. Apakah kami nantinya mau seperti itu. Tentu tidak," ujarnya.

Pemerintah melalui kementeriannya akan mencari jalan dan keputusan terbaik, dimana masing-masing pihak terutama rakyat menerima.

"Yang jelas, opsi-opsi untuk mengamankan subsidi BBM harus tetap dilakukan, opsi apa yang dipilih, kita akan terus aktif bicara dan diskusi dengan DPR," katanya.

Mantan menteri Pariwisata ini sebenarnya menilai pembatasan BBM sangat perlu diberlakukan, karena dari hasil penelitian Susnas dari APBN 2010 untuk subsdi BBM mencapai Rp 140 triliun. Sementara pada 2011 melonjak hingga Rp 110 triliun yakni mencapai Rp 250 triliun.

"Padahal dari hasil penelitian, hanya 25% rakyat yang seharusnya pantas mendapatkan subsidi ternyata hanya 15% saja yang menikmati, sementara 25% rakyat yang mampu malah menikmati subsidi BBM sebanyak 77%. Inilah salah satu dasar kita harus lakukan pembatasan BBM," jelasnya.

Sekilas tentang masalah Bima, yang bisa dijadikan contoh pemerintah khususnya pemerintah daerah.

"Bupati Bima mengeluarkan SK nomor 188 tahun 2010 tentang Izin Usaha Pertambangan PT Sumber Mineral Nusantara (SMN), jadi masalah rakyat dilokasi tidak diajak bicara, sialnya lagi keluarnya SK itu tanpa ada koordinasi dan rekomendasi dari Pemerintah Pusat," ulas Wacik.

Situasi semakin buruk karena menurut Wacik, protes rakyat Bima tidak didengar. "Ya akhirnya chaos lah di Bima sampai timbul korban jiwa. Saya selaku Menteri ESDM, sudah menemukan pasal rekomendasi untuk pencabutan SK 188 tersebut," katanya.

"SK saya belum keluar, SK 188 Bupati Bima tadi sudah dicabut, tapi dicabutnya karena kantor Bupati, kantor KPUD dan kerusuhan di Bima makin memuncak. Tapi masa harus sampai begitu, kalau memang kepentingan rakyat diatas segalanya, ya dengarkan rakyat, jangan malah menyengsarakan rakyat," tandasnya.


(qom/qom)