"Inikan masalah korporasi, masalah bisnis, jangan bawa-bawa ke ranah politik," kata Dahlan, di Hotel Pullam, Jakarta, Jumat (27/1/2012).
Ungkapan Dahlan ini mungkin sehubungan dengan pernyataan beberapa anggota DPR RI, Komisi VII yang mengancam akan merekomendasikan untuk mencabut izin SPBU PT Petronas Niaga Indonesia milik perusahaan asal Malaysia yang membuka 19 SPBU di Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mereka (Pertamina) kan orang bisnis, mereka harus gigih. Bagaimana dengan persyaratan negara Malaysia? Ya cari cara, orang Pertamina kan orang bisnis, jangan bawa masalah korporasi ke ranah politik," tegas Dahlan.
Terkait mudahnya Petronas dirikan SPBU dan menjualan minyak bahkan bisa menyalurkan BBM bersubsidi (Premium), Dahlan tidak ingin berkomentar banyak. "Terkait itu, bukan urusan saya lah," tandas Dahlan.
Sebelumnya Pertamina mengaku kesulitan untuk mendirikan SPBU di Malaysia karena syarat yang berat seperti kewajiban membangun kilang dengan investasi hingga US$ 20 miliar. Sementara disisi lain, perusahaan migas asal Malaysia yaitu Petronas begitu mudah masuk ke Indonesia tanpa syarat yang memberatkan termasuk tak ada kewajiban membangun kilang.
Fakta tersebut mendapat respons DPR, misalnya anggota DPR dari Komisi VII Heriyanto mengatakan kebijakan pemerintah Malaysia tidak fair dan bahkan cenderung melakukan diskriminasi dengan Indonesia.
"Kalau Petronas (Malaysia) terus diskriminasi kepada kita, kami DPR akan merekomendasikan untuk cabut saja semua izin SPBU Petronas di Indonesia," tandasnya.
(hen/hen)











































