DPR Siap Tolak Pembatasan BBM Subsidi

Jakarta - Pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang rencananya berlaku mulai 1 April 2012 kemungkinan besar batal. DPR sudah menghadang rencana pembatasan BBM subsidi karena tidak adanya ketegasan aturan.

Opsi-opsi yang diberikan oleh pemeritah sesuai amanat APBN 2012 yakni peralihan konsumsi BBM dari premium ke pertamax dan diversifikasi dari BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) kemungkinan besar akan dimentahkan Komisi VII DPR RI.

"Saya yakin opsi yang diajukan pemerintah tersebut akan ditolak semua fraksi-fraksi yang ada di pemerintah, kecuali 'fraksi pemerintah'," kata Wakil Ketua Komisi VII, Effendi Simbolon, di Gedung DPR, Jakarta, Senin, (30/1/2012).

Menurut Effendi lagi, pemerintah sendiri tidak tegas keinginannya apakah mau pembatasan ataukah kenaikan harga.

"Apalagi ketidakjelasan pilihan pemerintah sendiri dasar-dasar kebijakannya sendiri sumir karena berdasarkan penjelasan pasal Undang-undang, bukan pasalnya. Apalagi terkesan program pembatasan tersebut tidak disiapkan secara prima jadi terkesan tidak mampu dilakukan," ujarnya

Apalagi kata Effendi, dari semua pihak yang terkait pembatasan ini, mulai dari PT Pertamina, BPH Migas, para pengamat dan lainnya, semua menyatakan penolakan.

"Bahkan ada yang menyatakan penolakan, ini kan seharusnya dimaknai oleh pemerintah sebagai suatu jawaban, bahwa pembatasan BBM tidak mungkin untuk dilakukan," tandasnya.

Rencananya, program pembatasan BBM bersubsidi memang akan diterapkan mulai 1 April. Hal itu akan diterapkan untuk mencegah meledaknya konsumsi BBM bersubsidi yang pada akhirnya membebani subsidi BBM di APBN. Namun sejauh ini pemerintah belum menegaskan bagaimana bentuk pembatasan BBM bersubsidi. Belum lagi tidak adanya kesiapan untuk konversi BBG.

(qom/qom)