Demikian disampaikan Anggota Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana kepada detikFinance, Selasa (31/1/2012).
"Pemerintah harus terus jalankan kebijakan ini, artinya 1 April tetap harus jalan, karena kalau tidak dijalankan ekonomi kita bisa stuck," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya dan fraksi saya mendukung penuh 1 April tetap dilaksanakan, pertama kalau tidak dilaksanakan pemerintah artinya melanggar Undang-undang (UU 12 tahun 2011 tentang APBN 2012), kedua program inikan sudah lama direncanakan sejak 2007, tapi tidak jadi-jadi, makanya pemerintah tahun ini harus jadi, untuk itu kami mengharapkan pemerintah betul-betul mempersiapkannya," tuturnya.
"Tapi kalau pemerintah belum mampu untuk Jawa-Bali, Jabodetabek saja, saya yakin di Jabodetabek pemerintah siap kok," ucapnya.
Dirinya juga mengharapkan agar pemerintah menghilangkan kata pembatasan dalam sosialisasinya. "Karena dengan kata pembatasan ini, dijadikan tameng teman-teman (anggota Komisi VII) untuk menolak program tersebut, kok BBM dibatasi, wah ini tidak adil, pemerintah tidak adil, kan BBM buat hajat hidup orang banyak, maka itu pemerintah segera ganti," tandasnya.
Pernyataan Sutan ini berbeda dengan Wakil Ketua Komisi VII Effendi Simbolon yang mengatakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang rencananya berlaku mulai 1 April 2012 kemungkinan besar batal. DPR sudah menghadang rencana pembatasan BBM subsidi karena tidak adanya ketegasan aturan.
(dnl/dnl)











































