Pemerintah Belum Satu Suara Soal Opsi Kenaikan BBM

Jakarta - Kementerian Keuangan lebih memilih melakukan pembatasan BBM subsidi pada bulan April 2012 mendatang secara perlahan.

Pasalnya, dengan dimulainya pembatasan tersebut tahun ini maka pemerintah akan memiliki skema pengaturan permanen untuk BBM bersubsidi.

Demikian disampaikan Plt Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (1/2/2012).

Sikap BKF ini memang berbeda dengan sikap, kementerian ESDM yang masih membuka diri untuk menjajaki opsi kenakan harga BBM dengan mengurangi subsidi BBM di 2012.

"Kita ngomong penghematan sekarang, tapi ke depan kan penghematan tidak berhenti Jawa Bali dan baru April, maka wajar ada kesalahan, tapi tahun depan kan wilayah lebih luas, setahun penuh, kemudian kebocoran makin kecil, maka lama-lama kita punya penghematan yang permanen," jelasnya.

Bambang menilai penghematan BBM bersubsidi ini lebih baik dibandingkan dengan kenaikan harga BBM tersebut karena kenaikan harga BBM hanya menaikkan pengeluaran masyarakat. Sementara untuk kuota BBM tetap akan meningkat.

"Pokoknya kita bisa memanage BBM bersubsidi lebih bagus daripada cuma harga karena harga masyarakat tetap saja beli, bedanya uang pemerintah tidak lebih berat, tapi orang tetap beli dan volumenya akan melewati yang kita perkirakan seperti 2011, pasti itu," jelasnya.

Jika dalam pembahasan pembatasan BBM bersubsidi timbul opsi baru untuk mengembangkan Bahan Bakar Gas (BBG), lanjut Bambang, hal itu bisa dijadikan opsi jangka panjang yang tetap perlu dilakukan guna mengurangi penggunaan BBM.

"Pemikiran gas kan untuk mengakomodir pemilik mobil yang mungkin tidak bisa beli maka muncul faktor gas. Kalau baru muncul bulan Januari maka semua tidak siap kan, tapi jangan sampai faktor tambahan ini menggagalkan semuanya. Yang namanya gas dalam jangka panjang harus dilakukan tanpa memperhatikan ada atau tidaknya subsidi. Menurut saya harus langsung dipindah ke gas tidak usah peduli harga premium, makanya terkesan dadakan karena kebijakan lama tidak segera dilakukan," tandasnya.

(nia/hen)