RI Sulit Lepas dari Ketergantungan Subsidi Listrik

Jakarta - Hingga saat ini, PT PLN (Persero) masih membutuhkan subsidi untuk menjalankan kegiatan public service obligation (PSO) ke masyarakat. PLN belum bisa lepas dari subidi.

"Biaya produksi untuk tiap 1 kwh listrik adalah Rp 1.100, namun harga rata-rata yang dijual oleh kami (PLN) Rp 720/kwh. Artinya untuk menutupi sisa biaya produksi, PLN pastinya masih membutuhkan subsidi," ujar Direktur Utama PLN Nur Pamuji saat Rapat Dengar Pendapat di Komisi VII DPR, Rabu (8/2/2012).

Menurut Pamuji, tahun ini PLN masih membutuhkan dana subsidi. Dengan kondisi saat ini, diperkirakan dana subsidi dari pemerintah akan bertambah.

"Besaran dana PSO dari pemerintah samakin besar apabila harga ICP (Indonesia Crude Price/harga minyak Inodonesia) naik. Seperti tahun lalu ICP ditetapkan US$ 85, tapi realisasinya US$ 110. Tidak hanya ICP saja, apabila ICP naik, semua bahan energi lainnya akan ikut naik, terutama batubara," ungkapnya.

Tapi kata Pamuji, untuk mengurangi besaran subsidi dari pemerintah, pendapatan PLN dari pelangan harus ditingkatkan.

"Pendapatan PLN ada dua, pertama dari pelanggan kedua dari PSO, kalau pendapatan dari pelanggan terus meningkat, akan mengurangi besaran pendapatan dari PSO," ujarnya.

Jadi, untuk meningkatkan pendapatan dari pelanggan, tarif dasar listrik (TDL) harus sesuai dengan harga produksi listrik.

Apakah PLN setuju dengan kenaikan TDL 10% yang direncanakan pemerintah? "Setuju atau tidak, itu bukan wewenang saya (PLN), semua itu pilihan, kalau ingin mengurangi PSO tentunya kenaikan TDL jadi pilihan, kalau tidak naik, sudah jelas kita butuh PSO. Kalaupun TDL nantinya naik 10%, rasionalnya pendapatan PLN dari pelanggan ya naiknya 10% juga," tandasnya.

Dirjen Listrik Kementerian ESDM Jarman sebelumnya mengatakan akan adanya rencana kenaikan TDL sebesar 10% untuk pelanggan berdaya di atas 450 VA mulai 1 April 2012. Ini bakal membuat PLN mendapat tambahan pendapatan Rp 8,9 triliun.


(nia/dnl)