Golkar Dukung SBY Naikkan Harga BBM, PDIP Tolak

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan harga BBM mau tidak mau harus naik. Hal ini menimbulkan pro dan kontra dikalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Anggota DPR Komisi XI dari Fraksi PDIP Arif Budimanta menilai kenaikan harga minyak dunia pastinya memiliki dampak terhadap pengeluaran negara, tetapi bukan serta-merta dapat membenarkan pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi.

"Meningkatnya besaran subsidi energi khususnya BBM akibat naiknya harga minyak dunia seharusnya masih bisa ditanggulangi mengingat, pemerintah masih memiliki Sisa Hasil Penggunaan Anggaran (SILPA) tahun lalu sebesar Rp 32,2 triliun," ungkap Arif saat berbincang dengan detikFinance di Jakarta, Kamis (23/2/2012).

Selain itu, Arif mengatakan pemerintah harus fair menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak dunia tidak hanya mengakibatkan naiknya belanja pemerintah (khususnya beban subsidi) tetapi juga meningkatkan pendapatan migas. Seperti yang dipaparkan Tim Konsorsium Peneliti Perguruan TInggi (UI-UGM-ITB) bahwa jika terjadi kenaikan harga minyak dunia rata-rata 10% maka akan meningkatkan pendapatan migas sebesar Rp3,5 Triliun.

"Kenaikan tersebut juga akan meningkatkan beban subsidi sebesar Rp 2,6 triliun, subsidi listrik Rp 0,3 triliun, DBH (dana bagi hasil) Migas Rp 0,5 triliun dan anggaran pendidikan sebesar Rp 0,8 triliun. Artinya, jika anggaran pendidikan boleh tidak mengikuti kenaikan belanja negara akibat kenaikan harga minyak dunia, sesungguhnya kenaikan harga minyak dunia justru mengurangi defisit," tutur Arif.

"Jangan sampai karena ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya nasional dan keuangan negara kemudian rakyat yang menjadi korban," imbuh Politisi PDIP ini.

Pada kesempatan terpisah, Wakil Ketua Komisi XI Fraksi Golkar Harry Azhar Azis mengatakan kebijakan kenaikan BBM bersubsidi yang diambil SBY merupakan langkah maju.

"Ya, saya kira itu langkah maju yang diambil oleh SBY, dulu pengumuman kenaikan harga selalu dilakukan oleh Pak JK, sekarang tidak ada di kabinet yang mau mengambil dan mengumumkan itu sehingga SBY terpaksa mengumumkan sendiri, saya kira ini satu kemajuan," tuturnya.

Hal ini menurut Harry berarti menunjukkan tidak ada yang berani atau mau mengambil resiko mengumumkan kenaikan BBM.

"Artinya, pak SBY telah menunjukkan keberaniannya," tutup Politisi Golkar ini.

Sebelumnya, Presiden SBY menyatakan harga BBM mau tidak mau harus naik. Setidaknya banyak faktor yang mendasari usulan Presiden tersebut. Salah satunya adalah terkait lonjakan harga minyak mentah dunia hingga jauh melebihi asumsi APBN.


(dru/hen)