Dituduh Ada Mafia Impor Minyak, Pertamina: Kami Difitnah!

Singapura - PT Pertamina (Persero) membantah adanya permainan dalam tender impor minyak yang dilakukan anak perusahaannya Pertamina Energy Trading LTD (Petral).

Demikian disampaikan Vice President Corporate Communication PT Pertamina Mochamad Harun saat ditemui di Kantor Petral, Singapura, Kamis (23/2/2012).

"Kami merasa difitnah, opini dibentuk begitu," tegasnya.

Menurut Harun, selama ini Pertamina tidak menggunakan anggaran dari pemerintah melainkan Pertamina lah yang memberikan keuntungan kepada pemerintah.

"Petral dan Pertamina merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, kita tidak gunakan dana APBN, transaksi Pertamina dengan pemerintah karena adanya BBM bersubsidi, tapi operasi Pertamina, kita yang nanggung, kami yang membayarkan dividen kepada pemerintah. Ini bukan model Pertamina dulu," tegasnya.

Menurut Harun, Pertamina maupun anak-anak perusahaannya selalu diaudit, melalui lembaga audit swasta maupun pemerintah.

"Kami setiap tahun dilakukan audit, tidak hanya BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), ada Ernst and Young, dan Pertamina, dan audit korporasi keseluruhan, setiap tahun diaudit, kerena Pertamina kan diaudit semua bersama anak-anaknya, jadi Petral bukan perusahaan yang dibuat-buat apalagi untuk orang tertentu. Jadi ini perusahaan untuk trading arm," jelasnya.

Ia menegaskan perusahanaan yang menangani impor minyak itu memang diperlukan karena kebutuhan minyak dalam negeri yang meningkat sementara produksinya yang rendah.

"Dulu produksi kita itu 1,7 juta bph (barel per hari), di bawah kapasitas kilang yang hanya 1 juta, sekarang kebutuhan kilang dan konsumsi 1 juta padahal produksi 900 ribu bph. Apalagi memenuhi pertumbuhan yang 6 persen, 6x1,25 energi, sekitar 7 sekian lebih kebutuhan energi kita," paparnya.

Harun menambahkan pihaknya juga merasa kesulitan membangun kilang karena margin yang ditetapkan pemerintah dan DPR RI terlalu rendah. Pasalnya, kebutuhan investasi untuk membangun kilang sekitar US$ 20-30 miliar.

"Kita tidak mendapatkan margin yang baik, orang malas bangun kilang. Selama tidak beri margin yang baik maka sulit bangun kilang. Kita sekarang berani kerjasama dengan Saudi Aramco, dan sekarang nunggu insentif pemerintah. Jadi kita tinggal impor minyak mentah saja, sehingga kita bisa kurangi impor minyak produk.
Kalau dikasih margin layak, tapi dikasih target bangun kilang, kita bisa, jadi bukan Pertamina tidak mau bangun kilang," jelasnya.

Harun mengharapkan semua pihak tidak termakan isu yang menjatuhkan nama baik Pertamina dan anak perusahaannya. Namun, dia meminta agar semua pihak mau membantu untuk memperbaiki terus kinerja Pertamina.

"Kita tidak mau isu itu merusak reputasi kita, kita pegang amanah untuk masyarakat. Pertamina milik bersama. Kalau soal impor, kilang nggak rusak saja impor apalagi rusak. Kalau ada salah mari perbaiki kesalahan asal kesalahan itu bisa dibuktikan," tandasnya.

(nia/hen)