PDIP Ikut Tolak Kenaikan Harga BBM

Jakarta - Fraksi-fraksi di DPR mulai menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Setelah PKS menolak kenaikan harga BBM, PDIP berpandangan sama, sembari meminta pemerintah mencari solusi lainnya.

"Subsidi bahan bakar minyak untuk rakyat harus ada, tidak boleh dihapuskan. DPP PDIP kepada Fraksi PDI Perjuangan DPR RI harus memperjuangkan agar rakyat tetap mendapatkan subsidi BBM dan mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan betul niat dan rencana kenaikan BBM karena beban hidup rakyat Indonesia semakin berat dan implikasinya atas kenaikan BBM,"kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/2/2012).

Menurut Tjahjo dalam UU APBN 2012 tidak diatur kenaikan BBM. Yang ada adalah pembatasan premium.

"Sementara itu, dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun 2012, Pasal 7 Ayat (4) menjelaskan pengalokasian BBM bersubsidi secara tepat sasaran dilakukan melalui pembatasan konsumsi BBM jenis premium untuk kendaraan roda empat pribadi pada wilayah Jawa Bali sejak 1 April 2012,"kata Tjahjo.

Karena itu PDIP tak akan menerima usulan kenaikan BBM. Karena merasa masih ada opsi lain yang bisa diambil pemerintah.

"Merespons isyarat pemerintah yang akan menaikkan harga BBM, harusnya pemerintah tidak menghapuskan subsidi untuk rakyat. Di lain pihak,harga minyak dunia memang tidak dapat dikendalikan, namun pemerintah memakai acuan tersebut," katanya.

"Apa pun Pertamina harus melakukan efisiensi di semua lini, terutama di dalam 'trading crude' dan BBM-nya. Dan, harus ada nasionalisasi. Hal ini pasti menganggu, namun pelan-pelan harus pasti dilaksanakan," tambahnya.

(van/ang)