.webp)
"Pemerintah harus berani mengambil kebijakan tidak populis tapi untuk kepentingan jangka panjang. Jika kembali ke belakang, ketika pemerintah dua kali menurunkan harga BBM diduga konteksnya lebih pada pencitraan menjelang pemilu. Terbukti setelah pemilu, opsi penurunan harga BBM itu justru menjadi bumerang," kata Sekretaris FPPP DPR, Arwani Thomafi, kepada detikFinance, Kamis (1/3/2012).
Menjadi bumerang karena hanya dua tahun setelah pemilu 2009, kini pemerintah harus kelimpungan menghadapi kenaikan harga minyak dunia. Karena itu pemerintah diminta PPP segera mengambil langkah konkret.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kompensasi terhadap kenaikan harga BBM, menurut Arwani, seharusnya jangan melulu BLT. Tapi mencari jalan yang membuat masyarakat berfikir maju.
"Pemerintah harus memberikan kompensasi kenaikan BBM untuk peningkatan ekonomi rakyat dan perbaikan kualitas SDM. Kompensasi model BLT (bantuan langsung tunai) yang pernah diterapkan beberapa tahun lalu tidak efektif, karena sama saja mendidik mental masyarakat menjadi pengemis," kritiknya.
"Pemerintah harus memberikan kail bukan ikan, sehingga masyarakat bisa kreatif. Kompenasasi kenaikan BBM bisa untuk perbaikan infrastruktur maupun beasiswa pendidikan bagi kalangan tidak mampu. Itu lebih mendidik dibanding merangsang orang menjadi pengemis," tegas Arwani.
Seperti diketahui, kemarin Menteri ESDM Jero Wacik secara resmi ke Komisi VII DPR, Menteri ESDM Jero Wacik mengajukan kenaikan harga BBM subsidi. Pemerintah minta harga bensin premium dan solar naik Rp 1.500/liter. Namun ini belum disetujui Komisi VII DPR.
(van/dnl)
