Pemerintah awalnya mengajukan subsidi untuk listrik Rp 49 triliun, dan kini 'hanya' menjadi Rp 43 triliun atau Rp 40 triliun tergantung 2 opsi pemerintah menunggu keputusan DPR.
Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, mengungkapkan ada dua opsi yang sedang diajukan kepada DPR, yakni opsi pertama tambahan subsidi Rp 43 triliun dan opsi kedua, tambahan subsidi Rp 40 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun Jero mengatakan pemerintah berharap agar DPR setuju terhadap opsi 1, pasalnya dianggap lebih aman dibandingkan dengan opsi ke-2 yang beresiko.
"Awal pemerintah dalam RAPBN-P mengajukan besaran subsidi listrik Rp 49 triliun, namun setelah tadi malam kita 'peres-peres' dapat dua opsi tadi, tapi pemerintah lebih sedang pada opsi pertama Rp 43 triliun, lebih aman dan minim resiko," jelas Jero.
Alasan opsi kedua beresiko, Jero bilang, PLN harus mencari pinjaman itupun kalau disetujui, kemudian banyak biaya-biaya pemeliharaan yang bakal ditunda seperti pergantian trafo.
"Kalau pemeliharaan seperti pergantian trafo beresiko bisa rentan pemadaman, kemudian penyediaan genset didaerah-daerah yang minim pasokan listrik, kalau hanya Rp 40 triliun rentan terjadi pemadaman," ungkap Jero.
Dijelaskan Jero, pada opsi pertama kebutuhan subsidi listrik mencapai Rp 83,45 triliun dan kalau opsi kedua total kebutuhan subsidi listrik hanya mencapai Rp 80,45 triliun.
"Perbedaanya kedua opsi tersebut pada Rev.Req (BPP + margin), diopsi pertama mencapai Rp 212,02 triliun dengan Rp 1.164/kWh sedangkan opsi kedua hanya Rp 209,02 triliun dengan Rp 1.147/kWh," ujarnya.
"Sementara item yang lain, ICP sama US$ 105, pertumbuhan 9%, margin usaha 7%, tarif tengaha listrik (akhir Desember 2012) Rp 795 dan lainnya," tandas Jero.
(rrd/dru)











































