BBM Premium, si 'Racun' Penyedot Subsidi Pemerintah

Jakarta - Harga minyak dunia terus bergerak naik, membuat bahan bakar minyak (BBM) ikut terkerek. Pemerintah selalu memberi subsisi kepada BBM premium sehingga tidak harus mengikuti fluktuasi harga minyak.

Ketua Departemen Keuangan DPP Partai Demokrat Ikhsan Modjo menyatakan BBM premium merupakan racun yang sebenarnya tidak harus disubsidi.

Karena jika kondisi ini terus dibiarkan racun itu akan membuat APBN kurang sehat. Defisit APBN diprediksi bisa mencapai 5,3% atau lebih dari batas wajar sekitar 2,23%.

“Kenapa racun (BBM) ini kita subsidi, kalau ini dibiarkan APBN kita akan defisit. Defisitnya bisa mencapai 5,3% dan APBN kita bisa jebol," tegasnya.

Selain itu, rendahnya harga BBM bersubsi yang saat ini Rp 4.500 berdampak terhadap disparitas harga yang tinggi pada BBM Non Subsidi. Ujung-ujungnya, banyak peyelundupan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi.

"Karena disparitas ini menyebabkan penyelundupkan BBM bersubsidi. Karena harga BBM bersubsidi ini murah dan menguntungkan kalau dijual di wilayah yang harga BBM-nya tinggi”

Pada kesempatan yang sama, Kodrat Wibowo, Dosen dan Pengamat Ekonomi Unpad Bandung, mengungkapkan, subsidi BBM yang terus membengkak juga berdampak terhadap kondisi APBN Indonesia.

Dia juga menyoroti, bahwa subsidi juga jangan jadi fokus perhatian pemerintah. Tetapi pemerintah harus menghemat anggaran belanjanya khususnya belanja gaji dan kendaran dinas.

"Beban subsidi menyebabkan APBN kita enggak sehat. Perlu dipahami juga, subsidi jangan dijadikan beban. Banyak belanja APBN lebih digunakan pada belanja rutin seperti belanja gaji dan kendaraan dinas," pungkasnya.

Kodrat juga menegaskan, jika pemerintah ingin menaikkan harga BBM bersubsidi, pemerintah harus secara transparan mengungkapkan alasannya kepada masyarakat supaya masyarakat dapat mengerti dengan kondisi sebenarnya.

"Coba transparan ke masyarakat terhadap kenaikan BBM bersubsidi," pangkasnya.

(ang/ang)