"Faktanya hasil PPLS (Pendataan Program Perlindungan Sosial) pada 2008, sebanyak 99% masyarakat miskin tidak mempunyai sepeda motor, artinya mereka tidak menikmati subsidi BBM yang seharusnya buat mereka," kata Menteri Keuangan Agus Martawardojo pada rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR yang dilakukan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Sabtu (24/3/2012).
Bahkan, kata Agus, hasil Sensus Nasional (Sesunas) di 2011, dari 37 juta rumah tangga yang memiliki kendaraan sepeda motor, 35,1 jutanya dimiliki rumah tangga golongan mampu sementara yang hanya 2,6 juta rumah tangga miskin yang memiliki sepeda motor.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahkan Mantan Direktur Utama Bank Mandiri ini mengatakan dari 4,6 juta rumah tangga pemilik mobil berdasarkan hasil Sesunas 2011, hanya 25.000 rumah tangga miskin yang memiliki mobil.
"Artinya selama ini subsidi BBM lebih banyak dinikmati golongan mampu bukan golongan miskin," ucapnya.
Itulah sebabnya pemerintah ingin harga BBM subsidi ini dinaikkan, namun kenaikan ini akan dikuti dengan kompensasi kepada masyarakat miskin secara langsung.
"Ada dari BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) dan lainnya, dan program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) juga akan terus dilanjutkan," tandasnya.
Namun angka tersebut langsung dipertanyakan anggota Banggar, misalnya dari fraksi PDI Perjuangan, Dolfi OFP mengatakan, dasar kategori miskin, mampu apa.
"Harus ada data pembandingnya, harus jelas. Apalagi ini ada 25.000 rumah tangga miskin punya mobil, orang miskin kok punya mobil. Pemerintah ini kelihatannya hanya cari-cari alasan buat naikkan harga BBM," tandasnya.
(rrd/dnl)











































