BBM akan Naik Jadi Rp 6.000, Ical: Itu Terserah Pemerintah

Jakarta - Pemerintah dan DPR saat ini sedang sibuk membahas soal kenaikan harga BBM subsidi Rp 1.500 menjadi Rp 6.000 per liter. Apa komentar bos Partai Golkar Aburizal Bakrie soal posisi partainya?

Ditemui di Gedung DPR, pria yang akrab disapa Ical ini menyatakan naik atau tidaknya harga BBM bukan kewenangan DPR tapi kewenangan pemerintah. DPR hanya sebatas menetapkan APBN atau RAPBN saja.

"Dalam APBN itu ditetapkan saja subsidinya berapa. Terserah pemerintah mau pakai apa subsidi itu," jelas Ical.

Dia mengatakan sudah meminta Partai Golkar untuk memperkenalkan subsidi energi alternatif untuk mengganti subsidi listrik dan BBM.

"Karena itu dengan adanya subsidi itu bisa dipakai untuk misalnya minyak nabati dengan minyak untuk solar. Kita mau menggunakan bio diesel atau bio etanol. Itu subsidinya bisa dipakai untuk itu," tutur Ical.

Golkar ingin agar pemerintah tidak lagi terpengaruh dengan harga minyak bumi. jadi dengan begitu akan ada penghematan subsidi yang besar karena harga minyak yang mahal.

Ical mengatakan, saat ini dua pertiga subsidi listrik digunakan untuk membeli BBM guna menjalankan pembangkit listrik PLN. "Karena itu diesel harus diganti. Untuk mengganti itu kita memberikan kepada pemerintah subsidi energi yang longgar," imbuhnya.

"Pemerintah mau pakai apa juga boleh mau naik juga boleh mau turun juga boleh. Yang penting subsidi itu tidak boleh dari yang ditetapkan oleh DPR. Domain pemerintah mau naik atau tidak," tukas Ical.


(dnl/hen)