Wamen ESDM: Jual BBM Rp 97 Triliun, Tak Hanya Buat Gaji PNS!

Jakarta - Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Widjajono Partowidagdo membantah pendapatan penjualan minyak Rp 97 triliun oleh Pertamina tidak semua diperuntukan untuk Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) namun banyak dibagi-bagi salah satunya masuk dalam postur APBN.

"Tidak lah, tidak semua digunakan untuk gaji, banyak sekali pembagiannya mulai dari untuk membayar biaya produksi (recoverable cost) dan pembagian kontraktor (net contractor share), sementara sisanya lagi yang dikatakan Rudi Rubiandini (BP Migas) Rp 35 triliun masuk ke postur anggaran APBN, yang didalamnya ada buat gaji PNS, TNI, Infrastruktur dan banyak lagi," kata Widjajono ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (26/3/2012).

Dikatakan Widjajono, seperti diketahui pendapatan negara dari sektor Migas mencapai Rp 266 triliun namun subsidi BBM-nya mencapai Rp 200 triliun dan sisanya masuk kedalam pendanaan negara lainnya.

"Subsidi itu kan pilihan, memang lebih baik pendapatan migas Rp 266 triliun atau subsidi BBM Rp 200 triliun digunakan untuk bangun negara, bukan untuk subsidi BBM, kalau begitu negara bisa hebat sekali," katanya.

Bahkan menurutnya, jika dana subsidi atau penghasilan Migas tersebut buat membangun perekonomian negara maka negara bisa maju. "Kalau negara kita maju, angka kemiskinan bisa turun, tapi kalau buat subsidi habis, tapi itu pilihan," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Pengendalian Produksi BP Migas, Rudi Rubiandini menilai kenaikan harga minyak disisi lain memberikan keuntungan disektor hulu.

"Rp 97,955 triliun yang untung bersih pemerintah jual BBM disumbangkan untuk membayar gaji guru, gaji polisi, gaji PNS, untuk infrastruktur, biaya operasional pemerintah dan banyak lagi," imbuh Rudi.

Jadi bisa jadi yang dirinya katakan, kalau harga BBM tidak naik untuk mengurangi beban negara, atau tetap Rp 4.500 per liter, maka akan terjadi pemangkasan anggaran pemerintahan.

(rrd/dru)