"Jangan ngomong seenaknya sendiri, dia nggak dipotong gajinya? Eh emang gajinya tinggi apa, potong gaji seenaknya? Kalau nggak jalan pemerintahan mau tanggung apa? Enak saja potong-potong gaji," tegas Kepala Badang Kebijakan Fiskal Kemenkeu Bambang Brodjonegoro di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/3/2012).
Dikatakan Bambang, pemerintah tak mau anggaran subsidi terus membengkak terutama subsidi BBM, sementara terbesar dinikmati oleh orang yang tidak berhak alias orang mampu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya Direktur Pengendalian Produksi BP Migas Rudi Rubiandini menilai kenaikan harga minyak memberikan keuntungan di sektor hulu. Namun untuk pemerintah ini bisa membuat biaya subsidi bengkak. Pada dasarnya produksi minyak yang saat ini terus turun menjadi kerugian besar bagi Indonesia yang masih memberikan subsidi.
"Uang Rp 97,955 triliun yang untung bersih pemerintah jual BBM disumbangkan untuk membayar gaji guru, gaji polisi, gaji PNS, untuk infrastruktur, biaya operasional pemerintah dan banyak lagi," imbuh Rudi.
Jadi kalau harga BBM subsidi tidak naik untuk mengurangi beban negara, atau tetap Rp 4.500 per liter, akan terjadi pemangkasan anggaran pemerintahan. Ini berpotensi mengurangi anggaran gaji PNS dan anggota TNI/Polri.
(dnl/hen)











































