Megawati Institute: Hitungan Pemerintah Salah, BBM Tak Perlu Naik Rp 1.500

Jakarta - Rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi Rp 1.500 menjadi Rp 6.000 per liter ditolak oleh Megawati Institute. Kalau BBM naik, akan ada potensi kerugian negara.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Megawati Institute Arif Budimanta yang juga Anggota DPR Fraksi PDIP dalam pernyataannya, Kamis (29/3/2012).

"Pemerintah belum mampu menjelaskan kelebihan subsidi BBM Rp 17,1 triliun dan diperuntukkan untuk apa? Jika pemerintah tetap ngotot menaikkan harga BBM, maka ini merupakan potensi kerugian negara dalam APBN-P 2012. Adanya selisih menunjukkan RAPBN-P 2012 tidak disiapkan secara matang, karena unsur transparansi dan akuntanbilitas tidak dikedepankan pemerintah sehingga kredibilitas dan kualitas dari RAPBN-P 2012 ini patut diragukan," tutur Arif.

Berdasarkan perhitungan Megawati Institute yang diolah dari RAPBN-P 2012 dan jawaban pemerintah kepada DPR saat rapat dengan DPR, Arif menyatakan jumlah rencana anggaran untuk subsidi BBM (premium, solar, dan minyak tanah) adalah Rp 104,1 triliun.

Hasil perhitungan subsidi BBM dengan harga keekonomian premium Rp 8.022 per liter (harga subsidi Rp 6.000), minyak tanah harga keekonomian Rp 7.600 per liter (harga subsidi Rp 2.500 per liter), dan solar harga keekonomiannya Rp 8.130 per liter (harga subsidi Rp 6.000 per liter), dengan asumsi harga minyak 105/barel dan kuota total 40 juta kiloliter maka subsidi BBM adalah Rp 87 Triliun.

Dari rencana anggaran subsidi BBM yang diajukan oleh pemerintah Rp 104,1 triliun dan dibandingkan dengan rencana realisasi subsidi yang dihitung ulang Rp 87 triliun, maka terdapat selisih Rp 17,1 triliun yang harus dijelaskan pemerintah.

Kemudian, Megawati Institute juga menyatakan rencana kenaikan harga BBM murni bukan untuk penyelamatan APBN, malah justru sangat membebani APBN-P 2012. Atas dasar pertimbangan tersebut adalah sangat tidak tepat pada saat ini kenaikan BBM bersubsidi dilakukan hanya karena alasan kenaikan harga minyak dunia.

Kedepannya, pemerintah diminta untuk bersungguh-sungguh mempersiapkan Nota Keuangan dan RAPBN dengan tetap berpegang teguh pada amanat Konstitusi bahwa APBN harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan diperuntukkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Arif juga mengkritik soal subsidi listrik yang jumlahnya naik hingga 107,1%. Menurutnya ini tidak sebanding dengan kenaikan harga BBM yang direncanakan sebesar 30%. Sekali lagi ini memperlihatkan buruknya kualitas perencanaan anggaran pemerintah.
(dnl/dru)