Pasca Golkar Tolak BBM Naik, Rapat Banggar DPR Molor

Jakarta - Pasca Partai Golkar mengumumkan sikap tegasnya menolak kenaikan harga BBM, rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI yang dijadwalkan pukul 19.00 WIB belum dimulai hingga saat ini.

Berdasarkan pengamatan detikFinance, rombongan pemerintah yang baru hadir dari staf kementerian ESDM. Sementara para anggota Banggar belum banyak yang hadir.

"Sebelum rapat kerja dengan pemerintah, anggota DPR rapat internal dulu," kata salah satu petugas di gedung DPR, Kamis, (29/3/2012).

Sementara itu petugas protokol dari salah satu kementerian yang akan hadir di rapat, menyebutkan sebelum ke rapat koordinasi membahas RUU APBNP 2012, para menteri rapat internal dahulu bersama presiden.

"Tadi beberapa menteri seperti menteri keuangan jemput bapak presiden di Halim mungkin sekalian rapat disana," imbuhnya.

Terlihat tampak anggota DPR dari setiap fraksi saling berdiskusi, terlihat anggota DPR dari Golkar Bambang Soesatyo yang sebelumnya secara terang-terangan menolak kenaikan BBM bersubsidi sebesar Rp 1.500 per liter menjadi Rp 6000 per liter.

Petang tadi, Partai Golkar melansir keputusan penting, terkait sikapknya tidak sepakat harga BBM dinaikkan.

Sikap Golkar itu dibacakan Sekjen Golkar Idrus Marham di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (30/3/2012) pukul 19.00 WIB.

Berikut 4 poin yang dibacakan Idrus Marham:

1. Partai Golkar berpandangan pada saat ini tidak perlu menaikkan harga BBM

2. Karena menaikkan atau tidak menaikkan menjadi domain pemerintah, posisi Golkar melalui FPG tetap mengawasi dan mengkritisi bilamana ada hal-hal yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat

3. Partai Golkar tetap mempertahankan subsidi energi diberikan

4. Sikap politik Partai Golkar ini instruksi kepada Fraksi Partai Golkar di DPR agar dapat dilaksanakan.

Idrus menuturkan, tidak benar partainya selama ini telah menyatakan mendukung kenaikan harga BBM. Bila ada yang mengatasnamakan Golkar mendukung, itu tidak benar.

Dengan sikap Golkar yang tidak mendukung PD ini, maka partai yang menolak usulan pemerintah semakin bertambah selain PDIP, Hanura, Gerindra. PKS secara implisit juga menolak.

(feb/hen)