Golkar Tolak BBM Naik, Ini Tanggapan Agus Marto

Jakarta - Pemerintah masih berharap perubahan anggaran atau RAPBN-P 2012 bisa diselesaikan tepat waktu. Meskipun salah satu partai koalisi pemerintah yaitu Golkar menolak rencana kenaikan harga BBM menjadi Rp 6.000.

"Sampai dengan tadi sore perkembangan pembahasan baik. Hari ini masuk ke raker dan diharapkan APBN-P disetujui tepat waktu," jelas Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/3/2012).
Agus Marto rencananya akan melanjutkan pembahasan soal RAPBN-P 2012 dengan Badan Anggaran DPR. Rapat yang rencananya dimulai pukul 19.00 WIB belum juga dilakukan hingga pukul 21.45 WIB. Selain Agus Marto, hadir juga Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution. Saat ini keduanya masih menungu di ruang tunggu rapat Banggar DPR.

Pada kesempatan itu, Agus menyatakan pada sidang Paripurna besok diharapkan DPR bisa menyetujui perubahan postur anggaran di antaranya adalah peningkatan total subsidi energi menjadi Rp 225 triliun.

"Kami mengharapkan bahwa APBN tahun 2012 itu bisa direvisi dalam bentuk APBN-P, dari itu kita bisa melihat bahwa Indonesia bisa memiliki fiskal yang sehat dan nanti memang ada koreksi pertumbuhan ekonomi," tegas Agus.

Petang tadi, Partai Golkar melansir keputusan penting, terkait sikapknya tidak sepakat harga BBM dinaikkan.

Sikap Golkar itu dibacakan Sekjen Golkar Idrus Marham di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (30/3/2012) pukul 19.00 WIB.

Berikut 4 poin yang dibacakan Idrus Marham:

1. Partai Golkar berpandangan pada saat ini tidak perlu menaikkan harga BBM

2. Karena menaikkan atau tidak menaikkan menjadi domain pemerintah, posisi Golkar melalui FPG tetap mengawasi dan mengkritisi bilamana ada hal-hal yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat

3. Partai Golkar tetap mempertahankan subsidi energi diberikan

4. Sikap politik Partai Golkar ini instruksi kepada Fraksi Partai Golkar di DPR agar dapat dilaksanakan.

Idrus menuturkan, tidak benar partainya selama ini telah menyatakan mendukung kenaikan harga BBM. Bila ada yang mengatasnamakan Golkar mendukung, itu tidak benar.

Dengan sikap Golkar yang tidak mendukung PD ini, maka partai yang menolak usulan pemerintah semakin bertambah selain PDIP, Hanura, Gerindra. PKS secara implisit juga menolak.
(dnl/hen)