"Sebaiknya pemerintah fokus pada mencabut subsidi BBM dari kaum kaya dan menengah. Berdasarkan pidato Presiden dan para Menteri, 70 persen dari subsidi BBM itu dinikmati kelompok menengah atas," kata Ekonom Dradjad Wibowo kepada detikFinance di Jakarta, Minggu (1/4/2012).
Artinya, menurut Dradjad pada tahun 2011 nilai subsidi yang dinikmati kaum kaya dan menengah ini sudah sebesar Rp 115,6 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wakil Ketua Umum PAN ini menilai keputusan DPR kemarin sebenarnya 'unworkable'. Kalimat rata-rata 6 bulan berjalan adalah moving average. Rata-rata ICP 6 bulan berjalan bisa berada di atas dan di bawah 15 persen pada bulan atau minggu yang sama.
"Artinya, bukan tidak mungkin dalam bulan atau minggu yang sama pemerintah harus menaikkan dan menurunkan harga BBM bersubsidi. Jelas tidak praktis. Harga BBM bersubsidi akhirnya berfluktuasi mengikuti harga pasar, padahal pasal UU Migas tentang hal ini sudah dibatalkan MK. Pemerintah pun bisa dianggap melanggar UU klo telat menurunkan harga BBM bersubsidi," papar Dradjad.
"Tapi dalam praktek di negara manapun, rasa malu saja tidak cukup. Harus ada enforcement, pemaksaan, penegakan aturan dari negara. Negara harus memaksa orang kaya dan menengah tidak mengembat BBM bersubsidi," tutupnya.
Seperti diketahui, bensin Pertamax sudah tembus Rp 10.200/liter di 1 April 2012 ini. Harga Pertamax yang berbeda jauh dengan Premium di Rp 4.500/liter ini disinyalir akan orang mampu juga mendapatkan subsidi dengan mengisi Premium.
(dru/nia)











































