"Pertamax Rp 10.000 siapa yang mau beli? Pasti orang kaya juga mau hemat, kalau imbau-imbau saja, nggak ada regulasi mana bisa," kata Ketua Umum Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Eri Purnomohadi kepada detikFinance, Selasa (3/4/2012).
Sebagai pengusaha, lanjut Eri, ia punya beberapa masukan untuk pemerintah terkait masalah pengendalian BBM subsidi. Salah satunya cara yang paling fundamental adalah mendekatkan harga BBM subsidi dengan harga pasar agar disparitas harga BBM subsidi dan non subsidi tak terlalu jauh.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, masalah kebocoran distribusi BBM subsidi di luar SPBU harus segera ditertibkan yaitu dengan membuat regulasi pengendalian atau pembatasan.
Ia juga mengusulkan, agar harga BBM non subsidi bisa pada rentang yang wajar masih di bawah Rp 10.000 karena masih terjangkau. Pihaknya juga keberatan jika harga BBM seluruhnya menggunakan harga pasar, karena kalau dilakukan yang untung adalah SPBU non Pertamina.
"Masak kita serahkan ke non Pertamina, kecuali mereka bangun kilang dan depot. SPBU-SPBU asing di Malaysia saja dibatasi," katanya.
(hen/dnl)











































