Masih ingat dibenak, awal tahun 2012 pemerintah gencar mensosialisasikan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang bakal diberlakukan 1 April 2012.
Mulai dari penggunaan stiker di tiap mobil sehingga dapat teridentifikasi mobil yang berhak beli premium, pakai Radio Frequency Identification (RFID) bagi kendaraan plat hitam, pakai smartcard, dan banyak lagi.
Namun semua teori pembatasan tersebut kandas ditangan DPR. Pasalnya DPR menolak rencana-rencana pemerintah melakukan pembatasan dengan cara tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita akan buat aturan tegas, seperti pasang stiker, RFID, smartcard dan lain-lain, pembatasan harus segera dilakukan," tegas Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Qoyum Tjandranegara yang dihubungi detikFinance, Selasa (3/4/2012).
Ini kan sama saja balik ke teori pembatasan yang ditolak DPR mentah-mentah?
"Iya, tapi kami akan sempurnakan, akan kami buat aturan sabaik mungkin. Pembatasan harus dilakukan!, bayangin BBM bersubsidi hanya dinikmati bagi masyarakat yang berhak kurang dari 10%," tandasnya.
(rrd/dru)











































