Pemerintah akan Buat Iklan Sindir Alphard Cs Pakai Premium, Efektifkah?

Jakarta - Pemerintah berencana membuat iklan layanan masyarakat terkait sindiran bagi pengguna mobil mewah seperti Alphard cs agar tak menggunakan BBM subsidi. Namun apakah pola-pola persuasif dan sanksi sosial semacam ini akan efektif menjaga distribusi BBM subsidi tepat sasaran?

Pengamat kebijakan publik Andrinof A. Chaniago mengatakan saat ini memang pemerintah tak punya instrumen lain selain membuat imbauan atau mendorong sanksi sosial. Menurutnya jika ada regulasi atau aturan maka pelaksanaannya pun membutuhkan proses, sehingga pola imbauan saat ini memang mau tak mau harus dilakukan pemerintah.

Andrinof mengakui pola iklan yang isinya seruan, imbauan, dan sindiran memang belum bisa diketahui efektifitasnya. Pemerintah mau tidak mau harus segera mengeluarkan aturan atau larangan walaupun implementasi butuh mekanisme yang tegas.

"Selama ini memang hanya menciptakan sanksi sosial karena belum ada aturan, walaupun ada aturan harus ada mekanismenya. Kalau menurut saya memang harus dua-duanya sanksi sosial bisa efektif kalau dibarengi aturan," katanya.

Dikatakannya selain pola pendekatan sanksi sosial dengan iklan, dan aturan pelarangan, perlu juga dukungan infrastruktur. Ia mengusulkan untuk antrean di SPBU harus dipisahkan antara tempat pengisian BBM subsidi dengan BBM non subsidi.

"Kalau pola-pola imbauan dan spanduk,kalau nggak ada pengaruhnya maka perlu regulasi dan infrastruktur. Tapi ingat dengan regulasi harus diikuti juga dengan perubahan sikap" katanya.

Sebelumnya Menteri ESDM Jero Wacik mengaku senang dengan pemberitaan media massa belakangan ini soal mobil-mobil mewah yang masih mengkonsumsi BBM subsidi. Hal ini pun akan dikembangkan pemerintah dengan membuat iklan-iklan sindiran kepada masyarakat mampu agar tak membeli BBM subsidi.

"Biar malulah itu, karena kita ngaturnya susah. Kita akan membuat iklan yang itu, biar adalah rasa bahwa subsidi yang besar itu jangan diambil oleh yang tidak berhak," kata Jero.
(hen/dnl)