"Waduh, saya imbau tidak lagi karyawan-karyawan untuk menggunakan BBM subsidi, jangan pakai voucher-voucher lagi lah, kita hemat gitu," ujarnya di Kantor Menko Perekonomian Jakarta, Rabu (4 /4/2012).
Secara terpisah anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Masyukur Musa menyebutkan kuota BBM bersubsidi yang ditetapkan dalam APBNP 2012 adalah 40 juta kilo liter harus tetap, sehingga dituntut untuk efisien. Terkait pembagian voucher di Pertamina, Ali mengaku tidak mengetahui informasi itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat dikonfimasi, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) M. Harun menjelaskan bahwa voucher (Pertamax) tersebut hanya digunakan terbatas untuk mobil-mobil operasional Pertamina. Fungsinya selain memudahkan karyawan di lapangan yang menggunakan mobil operasional, juga mempermudah mengontrol.
"Kalau dibagi-bagikan itu nggak ada, itu untuk operasional saja yang dipakai untuk mondar mandir mobil operasional perusahaan, itu voucher Pertamax. Bukan untuk semua karyawan, kalau begitu enak bener," katanya.
Harun mengusulkan pola semacam ini sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh kementerian dan lembaga pemerintah terkait rencana pelarangan mobil dinas pemerintah memakai BBM subsidi. Dengan demikian, dipastikan akan efektif dengan risiko penyelewengannya sangat kecil.
"Ini bisa juga dipakai di departemen-departemen, kalau nanti itu ada kententuan," katanya.
(/)











































