Kapal Laut Ukuran Menengah Berpeluang Bisa 'Minum' BBM Subsidi

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan (KPP), Sharif Cicip Sutardjo berupaya agar kapal jenis diatas GT 30 bisa membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Selama ini kapal-kapal laut yang masuk dalam 30-200 GT adalah kapal-kapal ukuran menengah.

Dalam Peraturan Presiden nomer 15 tahun 2012 tentang pengaturan harga jual BBM melarang kapal jenis tersebut 'minum' BBM bersubsidi (Solar Rp 4.500 per liter).

Seperti dikatakan Cicip, memang ada aturan Perpres dan Inpres yang melarang jenis kapal diatas GT 30 membeli BBM bersubsidi, karena dianggap pemiliknya mampu membeli BBM non subsidi.

"Tetapi ketentuan tersebut ternyata mendapat penolakan tegas dari kalangan nelayan, dan setelah saya pikir, memang baiknya disamaratakan saja, karena kalau dilihat mereka sama-sama nelayan kecil," ujar Cicip dalam diskusi Perikanan dan Kelautan bersama Kadin, di Jakarta, Kamis (5/4/2012).

Menurut Cicip, penyamarataan tersebut juga didasari jumlah Kapal diatas GT 30 ini tidak terlalu banyak hanya sekitar 3.000 kapal saja. "Sedangkan jenis kapal dibawah GT 30 jumlahnya sekitar 500.000 kapal. Dari pada menimbulkan persoalan, lebih baik disama ratakan saja," katanya.

Tetapi masalahnya, usulnya tersebut masih sedang dibahas dan dipertimbangkan Menteri Keuangan. "Saya sudah berkoordinasi dan mendapat dukungan dari Menteri ESDM dan Menko Perekonomian, tetapi kendalanya masih ada di Menteri Keuangan yang belum setuju," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua I Asosiasi Tuna Indonesia, Eddy Yuwono menegaskan apabila aturan tersebut tidak diubah dan nelayan pemilik jenis kapal di atas GT 30 tidak boleh beli BBM bersubsidi, maka dapat dipastikan nelayan tersebut tidak bisa melaut.

"Terlalu berat, terlalu mahal BBM non Subsidinya, sementara biayanya cukup besar sekali melaut, dan tiap melaut sedikitnya memerlukan 20 Kilo Liter Solar untuk berbulan-bulan di laut, kalau membeli dengan harga non subsidi nelayan sangat terbebani," kata Eddy.

Pihaknya pun setuju kalau nelayan harus membeli BBM dengan harga Rp 6.000 sesuai rencana pemerintah yang ingin menaikan harga BBM. "Kalau 6.000 BBM subsidinya kami tidak masalah, tapi kalau non subsidi jelas berat," tandasnya.

(rrd/hen)