"Mereka seharusnya malu kalau beli BBM bersubsidi, mampu tapi tetap beli BBM bersubsidi yang mana dibiayai dari uang rakyat dan buat rakyat tidak mampu, kalau mereka tetap beli sama aja mereka tidak punya moral," kata Agung, ketika ditemui di Kantor Kadin, Kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis (5/4/2012).
Menurut Menteri dari Partai Golkar ini, seruan dan himbauan saja tidak akan memberikan efek jera bagi kalangan mampu untuk tidak lagi beli BBM bersubsidi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dan menurutnya, harusnya sanksi tersebut dibuat oleh Pemerintah Daerah melalui Perda (peraturan daerah).
"Saksi tersebut baiknya dibuat dalam Perda, jadi perda juga mempunyai peran untuk ikut mengawasi BBM bersubsidi," ucapnya.
Terkait kegagalan pemerintah menaikan harga BBM pada 1 April lalu, menurut Agung ada hikmahnya, yakni tensi suhu politik dan masyarakat menurun.
"Ya ada hikmahnya juga, tensi politik dan di masyarakat menurun, jadi kita bisa lebih tenang merencanakan kebijakan selanjutnya harus bagaimana," katanya.
Namun, dari kegagalan tersebut, konsekuensi yang harus ditanggung pemerintah adalah harus makin mengencangkan ikat pinggang..
"Karena dengan BBM batal naik, sementara konsumsi BBM terus meningkat, pemerintah harus cari tambahan dana Rp 5 triliun untuk sembilan bulan kedepan, jadi ya salah satunya kencangkan ikat pinggang," tandasnya.
(rrd/dru)











































