.webp)
Bank Dunia menyatakan batalnya kenaikan harga BBM jadi Rp 6.000 per liter bakal membuat anggaran subsidi BBM membengkak dan akhirnya anggaran pembangunan infrastruktur dikorbankan.
Dalam kajian Bank Dunia bertajuk 'Perkembangan triwulan Perekonomian Indonesia' dikatakan, rencana kenaikan harga BBM subsidi bertujuan untuk menekan anggaran subsidi dan mengarahkan anggaran pemerintah untuk pembangunan.
"Di samping mengurangi risiko fiskal, mengurangi subsidi BBM juga memberikan kesempatan berharga untuk mengarahkan kembali belanja pemerintah dalam jangka menengah, kepada kebutuhan pembangunan yang lebih mendesak dan untuk meningkatkan efisiensi belanja," demikian isi kajian Bank Dunia yang dikutip detikFinance, Sabtu (7/4/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Bank Dunia, meningkatnya kesenjangan antara harga BBM bersubsidi dan harga pasar akan meningkatkan beban fiskal (anggaran) subsidi BBM. Seperti diketahui, tanpa subsidi saat ini harga bensin premium bisa mencapai Rp 9.500 atau berarti disubsidi 5.000 per liter.
Juga penting untuk dicatat, biaya subsidi BBM yang meningkat juga merupakan bagian dari keberhasilan ekonomi Indonesia. Konsumsi BBM meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan.
Pendapatan per kapita Indonesia di 2010 adalah US$ 3.000, satu tahun kemudian meningkat menjadi US$ 3.500. Jumlah kendaraan juga telah meningkat pesat. Di 2011 saja, penjualan sepeda motor mencapai 11 juta, dan ditambah lagi dengan 900.000 mobil.
Akibat batalnya kenaikan harga BBM subsidi jadi Rp 6.000 per liter, Bank Dunia menyatakan defisit anggaran pemerintah bisa mencapai 3,1% dari PDB.
"Defisit dalam APBN-P 2012 adalah 2,2%, naik dari 1,5% akibat naiknya subsidi energi dan belanja infrastruktur. Akan tetapi, jika harga minyak rata-rata mencapai US$ 120 selama satu tahun, defisit anggaran bisa naik mencapai 3,1% dari PDB tanpa penyesuaian harga BBM atau 2,5% dari PDB jika kenaikan harga BBM bersubsidi dilaksanakan di kuartal III-2012," tutup Bank Dunia.
Sebelumnya, Presiden SBY menyatakan akan melakukan gerakan nasional penghematan anggaran demi menyehatkan APBN-P 2012 yang defisitnya naik karena harga BBM subsidi batal dinaikkan per 1 April lalu.
SBY telah mengeluarkan lima kebijakan nasional untuk melaksanakan penghematan nasional. Lima kebijakan tersebut adalah pengamanan APBN-P 2012 bila tidak ada kenaikan harga BBM.
Kebijakan kedua peningkatan penerimaan negara yang masih dimungkinkan seperti dari sektor pertambangan.
"Saya melihat masih ada peluang untuk itu dengan cara yang baik. Ada sumber-sumber misalkan dari pertambangan tertentu bukan dengan menggenjot pajak di segala lini barangkali itu juga kontraproduktif tetapi betul-betul menambah sisi penerimaan negara," kata SBY.
Kebijakan ketiga adalah gerakan penghematan energi secara total. "Saya akan keluarkan instruksi presiden yang baru, termasuk peraturan-peraturan presiden yang diperlukan," katanya.
Lalu kebijakan keempat yaitu penggunaan gas domestik. "Ini kita harapkan bisa mendorong industri dan pergerakan sektor riil sehingga pertumbuhan bisa kita jaga," katanya.
Kebijakan penggunaan gas domestik juga terkait dengan masalah pasokan gas untuk pembangkitan listrik, sehingga konsumsi BBM untuk pembangkit listrik juga bisa dikurangi.
Sedangkan kebijakan kelima yaitu peningkatan investasi dalam negeri. "Kita memang ingin meningkatkan investasi tahun ini, tahun depan dan tahun depannya lagi. Investasi akan berkembang manakala iklimnya baik, kondisinya baik, aturan-aturannya juga kondusif," lanjut SBY.
(dnl/wep)
