Soal Kebijakan BBM, Pemerintah Terlalu Banyak Wacana

Jakarta - Banyaknya wacana dan ide agar Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi disalurkan tepat sasaran membuat masyarakat bingung dan capek. Hingga kini tidak ada satupun wacana dan ide tersebut yang dijalankan.

"Kita (masyarakat) sudah capek, banyak wacana, banyak ide yang dilempar ke publik tapi ada tidak yang dijalankan? Tidak adakan," kata pengamat energi Pri Agung Rakhmanto ketika dihubungi detikFinance, Senin (9/4/2012).

Menurut Pri Agung, saat ini masyarakat menyerahkan kepada pemerintah soal beberapa opsi yang akan ditempuh soal pembatasan BBM. Misalnya kebijakan mobil pribadi alias plat hitam bermesin 1.500 cc atau 2.000 cc wajib beli BBM non subsidi alias Pertamax dan sejenisnya.

"Terserah mau nantinya 1.500 cc, 2.000 cc atau 3.000 cc, tapi dimatangkan dulu rencananya, dikaji lebih dalam, kalau sudah siap baru diumumkan ke publik pemerintah akan berlakukan kebijakan ini, pada bulan ini tahun ini, jangan belum siap sudah heboh duluan di masyarakat, dan akhirnya tidak dijalankan," tegasnya.

Ditambahkan Pri Agung, memang secara rasional pemerintah harus berbuat sesuatu untuk mengamankan besaran subsidi minyak yang terlalu besar.

"Entah itu kebijakan, aturan atau apapun, tapi ya di kaji dulu di internal mereka, kalau 1.500 cc berapa sasaran mobilnya, berapa penghematannya, infrastrukturnya sudah siap, pengawasannya bagaimana dan lainnya. Dan kalau pemerintah memang niat kajian itu tidak akan lama, matang dan bisa diterapkan di masyarakat," imbuhnya.

"Kalau sedikit-sedikit wacana, ide, usul langsung dilempar ke publik, ribut dan nggak jadi dijalankan, ya kita capek," tandasnya.

Sebelumnya Guru Besar ITB sekaligus Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Widjajono Partowidagdo, mengusulkan agar kendaraan 1.500 cc ke atas (mobil) wajib membeli Pertamax, sementara kendaraan 1.500 cc kebawah membeli Premix yakni perpaduan 50% Premium dan 50% Pertamax (Premix RON 90 dengan harga Rp 7.250 per liter). Ini sebagian dari ide-ide yang dilontarkan oleh Widjajono.

(rrd/hen)