Anggota Fraksi Partai Demokrat ini menyatakan sangat geram terhadap perilaku orang kaya yang masih menggunakan bensin premium yang disubsidi negara.
Dia meminta agar ada sanksi sosial yang lebih berat kepada pemilik mobil mewah yang masih menggunakan premium bersubsidi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sutan juga meminta pemerintah agar lebih cepat dalam membuat kebijakan yang mengatur pembatasan penggunaan bensin premium sehingga dapat mencegah jebolnya anggaran subsidi dalam APBN-P 2012.
"Itu yang kita harapkan adanya pembatasan kalau nggak itu jebol APBN kita. Maka dari itu pemerintah harus cepat," tambahnya.
Di tempat terpisah Dirjen Migas, Evita Legowo mengatakan pemerintah segera mengeluarkan aturan pengendalian BBM bersubsidi pada April 2012.
Dikatakannya, untuk tahap awal, aturan pengendalian akan diberlakukan untuk Jawa-Bali. "Ini juga harus melihat dulu kesiapan infrastrukturnya, sementara Pertamina sendiri sudah menyatakan siap," ucapnya.
Menurut Evita, aturan tersebut merupakan lanjutan dari keluarnya Peraturan Presiden nomor 15/2012 yang didalamnya sudah diatur pengendaliaan konsumsi BBM bersubsidi.
(hen/dnl)











































