Subsidi Jebol Jadi Alasan Klasik Pemerintah Batasi BBM Subsidi

Jakarta - Pemerintah berdalih pembatasan atau pengendalian Bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi demi menjaga agar kuota BBM 40 juta KL tidak jebol. Alasan kuota BBM subsidi jebol dinilai bukanlah hal yang aneh dan biasa terjadi tiap tahun.

Pengamat Perminyakan M Kurtubi mengatakan, jebolnya kuota BBM hampir tiap tahun terjadi, bukanlah sesuatu hal yang aneh dan harus disikapi dengan melakukan pembatasan BBM bersubsidi.

"Jebol kuota BBM, bukan barang aneh, tiap tahun terjadi. Jadi pemerintah tidak perlu panik, dengan harus melakukan pembatasan BBM bersubsidi," ujar Kurtubi ketika dihubungi detikFinance, Rabu (11/4/2012)

Menurut Kurtubi, penerimaan sektor Migas sangat besar sekali yakni mencapai Rp 270 triliun, itu pun belum maksimal karena bisa lebih besar lagi.

"Sementara subsidi BBM hanya Rp 123 triliun itu kalau harga BBM naik atau Rp 178 triliun itu kalau harga BBM tidak naik. Kalau pun tidak naik Rp 270 triliun dari penerimaan Migas saja masih lebih untuk subsidi BBM kita, jadi tidak perlu sebenarnya dilakukan pembatasan," tegas Kurtubi.

Sebelumnya, menurut Dirjen Migas, Evita Legowo, apabila pemerintah tidak segera melakukan pengendalian BBM bersubsidi maka dikhawatirkan kuota BBM yang ditetapkan yakni 40 juta KL akan jebol.

"Bisa mencapai 46-47 juta KL, kalau kita tidak kendalikan, sementara disparitas harga antara premium dan pertamax sangat jauh, apalagi tahun lalu 53% BBM bersubsidi lebih banyak dinikmati kendaraan plat hitam," tukas Evita.

(rrd/ang)