Pembatasan BBM Berdasarkan CC Terlalu Ribet

Jakarta - Pembatasan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dinilai cukup menyusahkan alias 'ribet'. Pasalnya, pemerintah meminta kendaraan 1.500 cc ke atas harus wajib beli Pertamax, padahal kendaraan cc tersebut masih banyak digunakan untuk mencari nafkah masyarakat.

"Sudalah, teori pembatasan subsidi itu ribet, apalagi dikategorikan harus pakai 1.500 cc ke atas wajib beli Pertamax, memangnya tiap isi bensin harus tunjukin STNK, lihat dulu mesinnya, tidak mudah dan ribet," kata pengamat perminyakan Kurtubi ketika dihubungi detikFinance, Rabu (11/4/2012).

"Pemerintah tidak melihat apa, mobil bermesin 1.500 cc ke atas masih banyak digunakan untuk mencari nafkah, dibuat jualan nasi, baju, kripik, sektor-sektor UKM lainnya, rental dan lainnya. Kalau mereka harus pakai Pertamax waduh susah masyarakat," ungkap Kurtubi.

Ditegaskannya, pemerintah tidak perlu menggunakan tameng 'jebol' kuota BBM, karena tiap tahun pasti terjadi.

"Yang harus dilakukan pemerintah adalah efisien dan meningkatkan pendapatan negara dari sektor migas dan pertambangan, kalau itu dilakukan APBN kita sehat, tidak perlu ada pembatasan BBM," tandas Kurtubi.

Sebelumnya, Dirjen Migas, Evita Legowo mengungkapkan pemerintah sudah menyiapkan aturan pengendalian BBM bersubsidi terutama premium.

"Akhir April akan keluar aturan tersebut dan akan efektif pada Mei 2012. Aturan tersebut akan berlaku di Jawa-Bali terlebih dahulu, dan opsi-opsi yang akan dipilih salah satunya terkait cc mesin kendaraan," ungkap Evita ketika ditemui di Hotel four Seasons, Rabu (11/4/2012) siang.

(rrd/ang)